Wakil Ketua Komisi VI DPR RI menyampaikan apresiasi terhadap langkah-langkah pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, khususnya melalui pemberdayaan petani dan peningkatan cadangan beras nasional. Dalam rapat kerja bersama Direktur Utama Bulog, Andre menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah berada di jalur yang tepat dalam mendukung petani dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan jajaran Direksi Perum Bulog yang berlangsung di Senayan, Jakarta, Andre Rosiade menyampaikan sejumlah capaian penting yang telah diraih dalam empat bulan pertama tahun 2025. Berdasarkan data dari Bulog, tercatat sebanyak 2.058.472 ton gabah telah berhasil diserap dari petani lokal dengan harga tetap Rp 6.500 per kilogram, terlepas dari kualitas gabah tersebut. Ini menjadi sejarah baru dalam kebijakan pangan nasional.
“Ini pertama kali dalam sejarah Indonesia, pemerintah secara tegas dan berani-melalui arahan langsung Presiden Prabowo-memerintahkan Bulog untuk membeli gabah dari petani tanpa memperhitungkan kualitas, dengan harga tetap Rp 6.500. Ini semata-mata demi meningkatkan kesejahteraan petani,” ujar Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI dalam forum tersebut, dalam keterangannya, Rabu (30/4/2025).
Dari penyerapan gabah sebesar dua juta ton tersebut, manfaatnya dirasakan langsung oleh sekitar 700 ribu petani di seluruh Indonesia. Jumlah ini diperoleh berdasarkan hitungan dari sekitar 25.679 kelompok tani yang masing-masing beranggotakan antara 20 hingga 30 petani. Andre menilai ini adalah pencapaian luar biasa yang harus diketahui oleh masyarakat luas.
“Petani kini betul-betul menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Mereka mendapatkan harga yang layak dan tidak lagi menjadi korban permainan harga pasar. Ini adalah bentuk keberpihakan nyata dari Presiden Prabowo kepada petani,” tegas Andre.
Tak hanya fokus pada kesejahteraan petani, pemerintah juga memperkuat cadangan beras nasional. Saat ini, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tercatat sebanyak 3.306.486 ton, jauh melampaui kebutuhan konsumsi beras nasional yang berada di kisaran 2,6 juta ton per bulan. Dari sisi produksi, hingga April 2025, Indonesia telah memproduksi hampir 14 juta ton beras, dan diproyeksikan akan mencapai 32 juta ton hingga akhir tahun.
Dengan angka tersebut, Indonesia diperkirakan akan mengalami surplus beras sebesar 1,8 juta ton pada akhir 2025. Andre pun menyampaikan optimisme bahwa untuk tahun ini, Indonesia tidak perlu melakukan impor beras, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.
“Ini membuktikan bahwa dalam waktu yang sangat singkat, Presiden Prabowo mampu membalikkan arah kebijakan pangan kita dari ketergantungan impor menuju kemandirian,” tambah Sekretaris Fraksi Partai Gerindra MPR RI.
Ia juga menyinggung langkah-langkah pemerintah dalam melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian di berbagai wilayah strategis seperti Papua (Merauke), Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatra Selatan. Kawasan-kawasan ini direncanakan menjadi pusat produksi baru dalam program food estate yang tengah digalakkan pemerintah.
“Dengan pengembangan lahan pertanian baru dan penguatan kebijakan harga di hulu, saya yakin bangsa ini tidak hanya akan swasembada beras, tapi juga bisa menjadi lumbung pangan dunia di masa depan,” ujarnya.
Dirut Bulog yang hadir dalam rapat tersebut pun menyatakan bahwa pihaknya siap menjalankan arahan Presiden dan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan pasokan beras tetap aman dan distribusinya tepat sasaran.
Mengakhiri pernyataannya, Andre Rosiade menyampaikan bahwa seluruh pencapaian tersebut merupakan bukti bahwa dalam enam bulan pertama pemerintahannya, Prabowo telah bekerja dengan serius, terukur, dan keberpihakan kepada rakyat Indonesia.
“Jadi kalau ada yang bilang pemerintah tidak bekerja, silakan lihat datanya. Dua juta ton gabah diserap, 700 ribu petani diuntungkan, stok beras lebih dari cukup, dan kita diproyeksikan surplus. Ini bukan narasi, ini data. Presiden Prabowo on the right track!” pungkasnya.
Rapat yang berlangsung secara terbuka dan disiarkan secara langsung tersebut juga bertujuan untuk memastikan transparansi dan memberikan informasi akurat kepada masyarakat mengenai kondisi dan arah kebijakan pangan nasional.
