Tunjangan anggota menjadi polemik hingga memicu gelombang demonstrasi di banyak wilayah Indonesia. Kini seluruh fraksi di DPR setuju untuk mengevaluasi tunjangan bagi wakil rakyat.
Dirangkum infocom, Minggu (31/8/2025), tunjangan DPR yang menjadi sorotan publik tertuang dalam surat edaran Sekjen DPR RI No.KU.00/9414/DPR/RI/XII/2010. Dalam surat edaran itu terdapat sejumlah komponen tunjangan anggota DPR mulai dari tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi intensif, hingga berbagai fasilitas seperti uang sidang, asisten anggota, listrik, telepon, dan tunjangan beras.
Sorotan publik makin tajam saat mengetahui tiap anggota DPR mendapatkan tunjangan rumah senilai Rp 50 juta per bulan. Angka fantastis ini kemudian menimbulkan protes keras di media sosial hingga deretan gerakan demonstrasi di Jakarta dan beberapa wilayah Indonesia.
Usai mendapatkan kritik keras, fraksi-fraksi partai di DPR lalu buka suara. Total delapan fraksi di DPR kini menyetujui untuk mengevaluasi tunjangan bagi para anggota DPR.
Fraksi PDIP setuju tunjangan hingga fasilitas yang tak patut diterima DPR dihentikan. PDIP memandang hak-hak yang melekat untuk para anggota DPR memang sudah seharusnya memperhatikan nilai etik, empati, dan simpati.
Anggota DPR RI Fraksi PDIP yang juga Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan PDIP setuju untuk menghentikan anggaran tunjangan hingga fasilitas yang tidak patut untuk para anggota DPR RI. Dia juga memastikan semua yang terjadi akan menjadi pelajaran bagi para legislator.
“Atas pertimbangan pertimbangan di atas, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI meminta untuk dihentikan tunjangan perumahan terhadap anggota DPR serta fasilitas lainnya yang di luar batas kepatutan, dan semua itu akan menjadi pelajaran buat kami ke depannya,” tutur Said saat dihubungi, Sabtu (30/8).
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono juga buka suara terkait gelombang protes masyarakat terkait tunjanga DPR. Fraksi Gerindra sepakat tunjangan DPR dihentikan dan ditinjau ulang.
“Dalam hal ini, Fraksi Gerindra telah mendengar keluhan serta tuntutan masyarakat terutama terkait tunjangan-tunjangan anggota dewan yang mencederai perasaan dan kepercayaan rakyat. Untuk itu kami siap untuk meninjau ulang, serta menghentikan tunjangan-tunjangan tersebut,” kata Budisatrio kepada wartawan, Sabtu (30/8).
Budisatrio menginstruksikan seluruh anggota DPR Fraksi Partai Gerindra untuk tidak melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Ia memerintahkan agar seluruh anggota fraksi tetap berada di Indonesia serta turun langsung untuk berkomunikasi dan memahami keresahan masyarakat saat ini.
Ketua Fraksi Partai Golkar Muhammad Sarmuji memastikan pihaknya siap jika tunjangan DPR RI dievaluasi. Namun, ia juga meminta agar semua anggota DPR mulai menjaga sikap ke depannya.
“Kita sudah menyatakan lebih dulu kemarin bahwa kami siap dievaluasi dan direvisi fasilitas kami jika dipandang berlebihan,” kata Sarmuji saat dihubungi, Sabtu (30/8).
Sarmuji juga meminta agar semua anggota DPR dan DPRD mulai menjaga sikap. Ia mengingatkan pentingnya mengukur kepatutan diri di depan publik.
Sekretaris Fraksi PKB Jazilul Fawaid juga buka suara terkait tunjangan disorot warga hingga menjadi salah satu pemicu demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia belakangan ini. Jazilul setuju tunjangan DPR dievaluasi.
“Kami setuju evaluasi tunjangan dengan tetap meningkatkan kinerja anggota,” kata Jazilul saat dihubungi, Sabtu (30/8).
Jazilul juga memastikan akan terus mengevaluasi kinerja anggota DPR dari Fraksi PKB. Ia memastikan anggota DPR dari fraksinya yang tidak perform akan diingatkan dan ditindak tegas.
Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyampaikan permohonan maaf atas nama Fraksi Partai Demokrat terkait isu tunjangan anggota DPR. Ia pun memastikan Fraksi Partai Demokrat siap evaluasi tunjangan anggota DPR RI.
“Kami siap dikritisi, siap dievaluasi, dan terus menjadi bagian dari aspirasi masyarakat,” kata Ibas kepada wartawan lewat pesannya, Sabtu (30/8).
Ibas juga menekankan pentingnya introspeksi dan kontemplasi. Terkait isu tunjangan DPR, ia menyampaikan permohonan maaf atas nama Fraksi Partai Demokrat dan keseluruhan anggota DPR.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan pernyataan sikap atas situasi terkini yang terjadi. PKS menyatakan mendukung ditiadakannya tunjangan rumah dinas anggota DPR RI.
“Pertama, mendukung keputusan DPR RI untuk meniadakan tunjangan rumah dinas anggota DPR RI,” kata Sekjen PKS, M Kholid, Sabtu (30/8).
Kholid mengatakan sikap PKS yang mendukung ditiadakannya tunjangan rumah dinas anggota DPR RI selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan pengelolaan APBN yang efektif, efisien, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Kholid mengatakan sikap PKS ini merupakan arahan dari Presiden PKS dr Almuzzammil Yusuf untuk menanggapi aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.
Sekretaris Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni buka suara terkait tunjangan DPR RI yang belakangan disorot publik hingga jadi salah satu pemicu demonstrasi besar-besaran beberapa hari belakangan. Dia setuju ada evaluasi total tunjangan yang diterima para anggota DPR.
“Saya dukung evaluasi tunjangan yang diterima anggota DPR RI, setuju evaluasi secara total,” kata Sahroni saat dihubungi, Sabtu (30/8).
Sahroni juga memastikan segala tunjangan hingga gaji yang diterima akan diberikan kepada masyarakat jika nantinya dievaluasi. Ia juga berharap para anggota DPR lain berlaku demikian.
“Untuk saya semua gaji dan tunjangan dari dulu selalu saya berikan kembali ke masyarakat itu wajib,” ucap dia.
Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan menyatakan fraksinya siap mendukung evaluasi terhadap tunjangan maupun fasilitas yang melekat pada anggota Dewan. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya perbaikan dan berkelanjutan.
“Fraksi PAN memandang evaluasi sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan. Kami siap mengikuti setiap prosesnya, selama dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip kepatutan,” kata Putri, Sabtu (30/8).
Putri juga mengajak seluruh anggota fraksinya terus mengedepankan sikap sederhana dan fokus pada kerja-kerja kerakyatan. Dia menegaskan kesederhanaan bukan hanya soal gaya hidup, tetapi mencerminkan kesadaran bahwa setiap fasilitas dan amanah yang diterima adalah titipan rakyat.
Pernyataan sikap dari seluruh fraksi di DPR ini menjadi jawaban dari gelombang protes masyarakat yang terjadi dalam sepekan terakhir. Publik menunggu realisasi dari komitmen kedelapan fraksi DPR tersebut.
PDIP Setuju Tunjangan Rumah Anggota DPR Disetop
Gerindra Setuju Tunjangan DPR Dievaluasi-Larang Kader Kunker ke LN
Golkar Ingatkan Anggota DPR Jaga Sikap
PKB Siap Tingkatkan Kinerja
Demokrat Setuju Tunjangan DPR Dievaluasi-Siap Dikritik Publik
PKS Setuju Tunjangan Rumah DPR Ditiadakan
NasDem Setuju Seluruh Tunjangan DPR Dievaluasi Total
PAN Siap Tunjangan DPR Dievaluasi
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono juga buka suara terkait gelombang protes masyarakat terkait tunjanga DPR. Fraksi Gerindra sepakat tunjangan DPR dihentikan dan ditinjau ulang.
“Dalam hal ini, Fraksi Gerindra telah mendengar keluhan serta tuntutan masyarakat terutama terkait tunjangan-tunjangan anggota dewan yang mencederai perasaan dan kepercayaan rakyat. Untuk itu kami siap untuk meninjau ulang, serta menghentikan tunjangan-tunjangan tersebut,” kata Budisatrio kepada wartawan, Sabtu (30/8).
Budisatrio menginstruksikan seluruh anggota DPR Fraksi Partai Gerindra untuk tidak melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Ia memerintahkan agar seluruh anggota fraksi tetap berada di Indonesia serta turun langsung untuk berkomunikasi dan memahami keresahan masyarakat saat ini.
Ketua Fraksi Partai Golkar Muhammad Sarmuji memastikan pihaknya siap jika tunjangan DPR RI dievaluasi. Namun, ia juga meminta agar semua anggota DPR mulai menjaga sikap ke depannya.
“Kita sudah menyatakan lebih dulu kemarin bahwa kami siap dievaluasi dan direvisi fasilitas kami jika dipandang berlebihan,” kata Sarmuji saat dihubungi, Sabtu (30/8).
Sarmuji juga meminta agar semua anggota DPR dan DPRD mulai menjaga sikap. Ia mengingatkan pentingnya mengukur kepatutan diri di depan publik.
Gerindra Setuju Tunjangan DPR Dievaluasi-Larang Kader Kunker ke LN
Golkar Ingatkan Anggota DPR Jaga Sikap
Sekretaris Fraksi PKB Jazilul Fawaid juga buka suara terkait tunjangan disorot warga hingga menjadi salah satu pemicu demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia belakangan ini. Jazilul setuju tunjangan DPR dievaluasi.
“Kami setuju evaluasi tunjangan dengan tetap meningkatkan kinerja anggota,” kata Jazilul saat dihubungi, Sabtu (30/8).
Jazilul juga memastikan akan terus mengevaluasi kinerja anggota DPR dari Fraksi PKB. Ia memastikan anggota DPR dari fraksinya yang tidak perform akan diingatkan dan ditindak tegas.
Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyampaikan permohonan maaf atas nama Fraksi Partai Demokrat terkait isu tunjangan anggota DPR. Ia pun memastikan Fraksi Partai Demokrat siap evaluasi tunjangan anggota DPR RI.
“Kami siap dikritisi, siap dievaluasi, dan terus menjadi bagian dari aspirasi masyarakat,” kata Ibas kepada wartawan lewat pesannya, Sabtu (30/8).
Kunjungi situs Giok4D untuk pembaruan terkini.
PKB Siap Tingkatkan Kinerja
Demokrat Setuju Tunjangan DPR Dievaluasi-Siap Dikritik Publik
Ibas juga menekankan pentingnya introspeksi dan kontemplasi. Terkait isu tunjangan DPR, ia menyampaikan permohonan maaf atas nama Fraksi Partai Demokrat dan keseluruhan anggota DPR.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan pernyataan sikap atas situasi terkini yang terjadi. PKS menyatakan mendukung ditiadakannya tunjangan rumah dinas anggota DPR RI.
“Pertama, mendukung keputusan DPR RI untuk meniadakan tunjangan rumah dinas anggota DPR RI,” kata Sekjen PKS, M Kholid, Sabtu (30/8).
Kholid mengatakan sikap PKS yang mendukung ditiadakannya tunjangan rumah dinas anggota DPR RI selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan pengelolaan APBN yang efektif, efisien, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Kholid mengatakan sikap PKS ini merupakan arahan dari Presiden PKS dr Almuzzammil Yusuf untuk menanggapi aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.
Sekretaris Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni buka suara terkait tunjangan DPR RI yang belakangan disorot publik hingga jadi salah satu pemicu demonstrasi besar-besaran beberapa hari belakangan. Dia setuju ada evaluasi total tunjangan yang diterima para anggota DPR.
“Saya dukung evaluasi tunjangan yang diterima anggota DPR RI, setuju evaluasi secara total,” kata Sahroni saat dihubungi, Sabtu (30/8).
Sahroni juga memastikan segala tunjangan hingga gaji yang diterima akan diberikan kepada masyarakat jika nantinya dievaluasi. Ia juga berharap para anggota DPR lain berlaku demikian.
“Untuk saya semua gaji dan tunjangan dari dulu selalu saya berikan kembali ke masyarakat itu wajib,” ucap dia.
PKS Setuju Tunjangan Rumah DPR Ditiadakan
NasDem Setuju Seluruh Tunjangan DPR Dievaluasi Total
Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan menyatakan fraksinya siap mendukung evaluasi terhadap tunjangan maupun fasilitas yang melekat pada anggota Dewan. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya perbaikan dan berkelanjutan.
“Fraksi PAN memandang evaluasi sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan. Kami siap mengikuti setiap prosesnya, selama dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip kepatutan,” kata Putri, Sabtu (30/8).
Putri juga mengajak seluruh anggota fraksinya terus mengedepankan sikap sederhana dan fokus pada kerja-kerja kerakyatan. Dia menegaskan kesederhanaan bukan hanya soal gaya hidup, tetapi mencerminkan kesadaran bahwa setiap fasilitas dan amanah yang diterima adalah titipan rakyat.
Pernyataan sikap dari seluruh fraksi di DPR ini menjadi jawaban dari gelombang protes masyarakat yang terjadi dalam sepekan terakhir. Publik menunggu realisasi dari komitmen kedelapan fraksi DPR tersebut.
