Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan tiga langkah penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Menurutnya, ketiga langkah tersebut meliputi penerapan efisiensi anggaran, memperkuat peran sektor swasta, serta kemampuan kepala daerah dalam menangkap peluang realisasi program nasional.
Ia menjelaskan, daerah dengan kapasitas fiskal yang kuat ditandai dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih tinggi dibandingkan dana transfer dari pemerintah pusat.
“Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang harus dipertimbangkan. Kemudian juga melakukan sosialisasi sebelum menerapkan, membuat kebijakan,” ujar Mendagri, dalam keterangan tertulis, Kamis, (28/8/2025).
Dalam acara Pembukaan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Otonomi Expo 2025 ini, ia mengungkapkan bahwa daerah perlu memeriksa anggaran dengan cermat agar efisien dan tidak terjadi pemborosan. Tito juga menambahkan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung penuh langkah efisiensi anggaran di daerah melalui penerbitan Surat Edaran (SE).
Ia menekankan bahwa kapasitas fiskal yang kuat akan mendorong daerah lebih mandiri dan tidak bergantung pada transfer pusat sehingga penting bagi daerah memahami kondisi sosial masyarakat sebelum menyusun produk hukum dan kebijakan.
Lebih lanjut, Tito memaparkan bahwa daerah juga perlu menyusun strategi peningkatan PAD yang tidak membebani rakyat, salah satunya dengan melibatkan sektor swasta melalui kolaborasi dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang memiliki jejaring hingga ke daerah.
“Jadi saya sampaikan ke kepala daerah, tidak semua kepala daerah memiliki insting bisnis, Bapak. Jadi saya sampaikan [kepala daerah cukup mendengarkan dan] duduk saja, biarkan mereka yang bicara. Apa potensi daerah-daerah ini, daerah kita masing-masing,” kata Tito.
Menurut Tito, sektor swasta secara tidak langsung akan berkontribusi terhadap peningkatan pajak daerah dan tidak membebani rakyat.
Lebih jauh, Tito juga mendorong kepala daerah memanfaatkan realisasi program pemerintah pusat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, serta program strategis lainnya untuk menggerakkan roda ekonomi serta dapat meningkatkan PAD.
“Nah, salah satu yang kami kagum Pak, di Maluku Utara. Maluku Utara Gubernur Sherly Pak, kemarin juga menyampaikan kepada forum menggabungkan program MBG dengan program Koperasi Merah Putih. Pak Dadan (Kepala Badan Gizi Nasional) sudah saya tahu, Pak Dadan sudah ke sana Pak,” katanya.
Turut hadir dalam acara ini jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri, Panglima TNI, Ketua DPD RI, Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi, serta para pengurus Apkasi dari seluruh Indonesia.
