Menteri Luar Negeri (Menlu) menyebut desakan internasional baru-baru ini untuk mengakui merupakan “kesalahan besar”. Saar memperingatkan bahwa pengakuan semacam itu dapat memicu tindakan sepihak dari Israel.
Beberapa negara, termasuk dan , telah berjanji untuk secara resmi mengakui negara Palestina di sela-sela Sidang Majelis Umum (PBB) ke-80 yang dijadwalkan bulan ini.
Hubungan antara Tel Aviv dan Paris semakin memburuk sejak Presiden mengumumkan rencana negaranya untuk mengakui negara Palestina dan menjadi tuan rumah bersama Arab Saudi untuk konferensi membahas solusi dua negara di PBB pada Juli lalu.
Perdana Menteri (PM) Inggris , bulan lalu, mengatakan Inggris akan mengikuti jejak Prancis dengan mengakui negara Palestina jika Israel gagal menyetujui gencatan senjata dalam perang Gaza.
Kritikan untuk Prancis dan negara-negara lainnya yang berencana mengakui negara Palestina, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Senin (8/9/2025), disampaikan oleh Saar dalam konferensi pers gabungan, pada Minggu (7/9), dengan Menlu Denmark Lars Lokee Rasmussen yang berkunjung ke Israel.
“Negara-negara seperti Prancis dan Inggris yang mendorong apa yang mereka sebut pengakuan, telah melakukan kesalahan besar,” kata Saar dalam pernyataannya.
Melanjutkan rencana tersebut, menurut Saar, akan “mempersulit tercapainya perdamaian”.
“Hal itu akan mengganggu stabilitas kawasan. Hal itu juga akan mendorong Israel untuk mengambil keputusan sepihak,” sebutnya.
Saar tidak menyebutkan lebih lanjut soal “keputusan sepihak” yang mungkin diambil Israel. Namun pernyataannya muncul setelah pemerintah Tel Aviv memberikan persetujuan untuk proyek permukiman baru, termasuk proyek E1 yang kontroversial, di yang diduduki Israel sejak tahun 1967 silam.
Proyek E1 yang merupakan proyek besar-besaran ini berlokasi di Yerusalem bagian timur, dan jika direalisasikan, akan membagi wilayah Tepi Barat menjadi dua.
Menteri Keuangan Israel menyebut proyek E1 akan “mengubur gagasan negara Palestina”. Smotrich yang tinggal di permukiman Yahudi di Tepi Barat, juga menyerukan agar Israel mencaplok sebagian besar wilayah Tepi Barat untuk “menghilangkan gagasan membagi tanah kami yang kecil dan mendirikan negara teroris di pusatnya dari agenda untuk selamanya”.
Komunitas internasional telah memperingatkan bahwa proyek E1 akan mengancam kelangsungan negara Palestina di masa depan. Pada dasarnya, semua permukiman Israel di wilayah Tepi Barat dianggap ilegal menurut hukum internasional.
Saar tidak menyebutkan lebih lanjut soal “keputusan sepihak” yang mungkin diambil Israel. Namun pernyataannya muncul setelah pemerintah Tel Aviv memberikan persetujuan untuk proyek permukiman baru, termasuk proyek E1 yang kontroversial, di yang diduduki Israel sejak tahun 1967 silam.
Proyek E1 yang merupakan proyek besar-besaran ini berlokasi di Yerusalem bagian timur, dan jika direalisasikan, akan membagi wilayah Tepi Barat menjadi dua.
Menteri Keuangan Israel menyebut proyek E1 akan “mengubur gagasan negara Palestina”. Smotrich yang tinggal di permukiman Yahudi di Tepi Barat, juga menyerukan agar Israel mencaplok sebagian besar wilayah Tepi Barat untuk “menghilangkan gagasan membagi tanah kami yang kecil dan mendirikan negara teroris di pusatnya dari agenda untuk selamanya”.
Komunitas internasional telah memperingatkan bahwa proyek E1 akan mengancam kelangsungan negara Palestina di masa depan. Pada dasarnya, semua permukiman Israel di wilayah Tepi Barat dianggap ilegal menurut hukum internasional.
