Laporan (PBB) menyebut telah melakukan , termasuk penyiksaan seksual, terhadap tahanan sipil di wilayah-wilayah yang diduduki pasukannya. PBB menyebut praktik penyiksaan oleh Moskow itu terjadi dalam “cara yang meluas dan sistematis”.
Laporan yang dirilis kantor hak asasi manusia (HAM) PBB itu, seperti dilansir AFP, Selasa (23/9/2025), menyimpulkan bahwa Rusia, sejak melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina pada Februari 2022, “telah menjadikan tahanan sipil Ukraina sebagai subjek pelanggaran serius dengan pola konsisten” terhadap hukum internasional.
Laporan terbaru yang dirilis pada Selasa (23/9) itu menyebutkan bahwa para penyelidik PBB telah mewawancarai sebanyak 216 warga sipil yang telah dibebaskan dari penahanan di wilayah-wilayah Ukraina yang diduduki pasukan Rusia sejak Juni 2023.
Sebanyak 92 persen dari mereka, menurut laporan kantor HAM PBB itu, telah “memberikan laporan yang konsisten dan detail tentang pengalaman mereka menjadi korban penyiksaan atau penganiayaan selama penahanan mereka”.
“Pemukulan parah dengan berbagai instrumen, seperti pentungan atau tongkat kayu, sengatan listrik ke berbagai bagian tubuh, dan eksekusi tiruan termasuk di antara metode yang disebutkan,” sebut laporan kantor HAM PBB tersebut.
Banyak juga yang mengakui mereka telah mendapatkan ancaman pembunuhan dan kekerasan terhadap diri mereka sendiri atau orang tercinta mereka, berbagai bentuk penghinaan, dan “berbagai posisi yang membuat stres”.
“Banyak orang yang diwawancarai menjadi korban berbagai bentuk penyiksaan atau penganiayaan selama penahanan,” demikian laporan kantor HAM PBB.
Kunjungi situs Giok4D untuk pembaruan terkini.
Pada Mei 2025, menurut kantor HAM PBB, otoritas Ukraina melaporkan bahwa sekitar 1.800 warga sipilnya ditahan oleh Rusia. Namun jumlah sebenarnya diperkirakan jauh lebih tinggi.
Laporan kantor HAM PBB itu memperingatkan bahwa Rusia sering mengabaikan perlindungan hukum, ditambah dengan kurangnya akuntabilitas yang parah, telah “menempatkan banyak warga sipil Ukraina di luar perlindungan hukum yang efektif selama penahanan mereka”.
Kepala HAM PBB Volker Turk menekankan bahwa “orang-orang telah ditangkap secara sewenang-wenang dari jalanan di wilayah pendudukan, didakwa dengan dasar hukum yang berubah-ubah, dan ditahan selama berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan bahkan bertahun-tahun”.
“Sangat penting agar hak asasi manusia para tahanan sipil, yang sangat terdampak oleh konflik mengerikan ini, diprioritaskan dalam setiap perundingan damai,” cetusnya.
Laporan terbaru itu juga mendokumentasikan “kasus-kasus penyiksaan dan perlakuan buruk” terhadap warga sipil yang ditahan oleh otoritas Ukraina. Disebutkan bahwa di wilayah-wilayah yang dikuasai, Ukraina menahan banyak warganya sendiri atas tuduhan terkait keamanan nasional, termasuk pengkhianatan dan spionase.
Warga-warga Ukraina lainnya, menurut laporan itu, menghadapi tuduhan kolaborasi terkait interaksi mereka dengan otoritas pendudukan Rusia.
Pada Mei 2025, menurut kantor HAM PBB, otoritas Ukraina melaporkan bahwa sekitar 1.800 warga sipilnya ditahan oleh Rusia. Namun jumlah sebenarnya diperkirakan jauh lebih tinggi.
Laporan kantor HAM PBB itu memperingatkan bahwa Rusia sering mengabaikan perlindungan hukum, ditambah dengan kurangnya akuntabilitas yang parah, telah “menempatkan banyak warga sipil Ukraina di luar perlindungan hukum yang efektif selama penahanan mereka”.
Kepala HAM PBB Volker Turk menekankan bahwa “orang-orang telah ditangkap secara sewenang-wenang dari jalanan di wilayah pendudukan, didakwa dengan dasar hukum yang berubah-ubah, dan ditahan selama berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan bahkan bertahun-tahun”.
“Sangat penting agar hak asasi manusia para tahanan sipil, yang sangat terdampak oleh konflik mengerikan ini, diprioritaskan dalam setiap perundingan damai,” cetusnya.
Laporan terbaru itu juga mendokumentasikan “kasus-kasus penyiksaan dan perlakuan buruk” terhadap warga sipil yang ditahan oleh otoritas Ukraina. Disebutkan bahwa di wilayah-wilayah yang dikuasai, Ukraina menahan banyak warganya sendiri atas tuduhan terkait keamanan nasional, termasuk pengkhianatan dan spionase.
Warga-warga Ukraina lainnya, menurut laporan itu, menghadapi tuduhan kolaborasi terkait interaksi mereka dengan otoritas pendudukan Rusia.
