Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DKI Jakarta dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) DKI Jakarta bertemu Gubernur DKI Jakarta di Balai Kota, hari ini. Dalam audiensi yang berlangsung sekitar satu jam itu, sejumlah isu penting terkait ketenagakerjaan di Ibu Kota dibahas.
Ketua Perda KSPI DKI Jakarta Winarso, menegaskan pihaknya membawa agenda perjuangan buruh mulai dari penghapusan sistem outsourcing hingga penolakan upah murah (hostum).
“Tadi kami sampaikan terkait formula UMP DKI Jakarta 2026 dan ditindaklanjuti Pak Gubernur,” kata Winarso di Balai Kota Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Ia mengatakan bahwa Pramono akan memastikan penetapan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2026 sesuai jadwal sehingga tidak menimbulkan kegaduhan seperti tahun-tahun sebelumnya. Ia pun berharap kenaikan UMP berkisar 8,5 hingga 10 persen.
“Terkait inflasi 3,5 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,18 persen, akhirnya mengerucut pada kenaikan UMP di kisaran 8,5 sampai 10 persen,” jelasnya.
Winarso menambahkan, pertemuan dengan Pramono berlangsung interaktif. Ia berharap masukan dari serikat pekerja dapat menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan ketenagakerjaan Pemprov DKI ke depan.
Sementara itu, Ketua DPD KSPSI DKI Jakarta, Wiliam Yani Wea, menyampaikan pihaknya menyoroti soal sistem pengawasan ketenagakerjaan. Menurutnya, pengawasan tidak cukup hanya dilakukan aparatur sipil negara (ASN).
“Mengenai pengawas ketenagakerjaan, kami harapkan selain dari ASN, juga ada dari ad hoc. Kami harap ada pengawas di luar ASN,” kata Wiliam.
Ia juga menyinggung fenomena ekonomi berbasis platform digital. KSPSI mendorong Pemprov DKI memberi perhatian khusus terhadap aplikasi populer, seperti YouTube dan TikTok, yang kini menjadi sumber mata pencaharian ribuan anak muda.
“Generasi sekarang banyak tergantung pada TikTok dan YouTube. Jika kedua aplikasi itu ditutup, ribuan anak muda akan kehilangan pekerjaan sebagai influencer maupun pelaku marketplace,” imbuhnya.
