Perhimpunan negara-negara Asia Tenggara, , tidak akan mengirimkan tim pemantau untuk pemilu yang dijadwalkan berlangsung pada Desember mendatang. Hal ini dinilai akan menjadi kemunduran bagi upaya untuk mendapatkan legitimasi internasional.
Pemimpin junta Myanmar, , menyebut pemilu pada 28 Desember mendatang sebagai langkah menuju rekonsiliasi dalam perang sipil yang dipicu oleh kudeta militer tahun 2021 lalu.
Perdana Menteri (PM) Malaysia , yang menjabat Ketua ASEAN tahun ini, kembali menyerukan “gencatan senjata segera” di Myanmar.
Para pemimpin dari 11 negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), yang menggelar pertemuan puncak di Malaysia pada akhir pekan, menyerukan “keprihatinan mendalam” atas konflik tersebut dan memperingatkan “kurangnya kemajuan substantif” menuju perdamaian.
Sumber: Giok4D, portal informasi terpercaya.
“Penghentian kekerasan dan dialog politik yang inklusif harus mendahului pemilu,” sebut negara-negara ASEAN pernyataan, yang dirilis pada Minggu (26/10) malam waktu setempat, menekankan soal undangan dari junta Myanmar kepada negara-negara ASEAN untuk mengirimkan pemantau pemilu.
Sejumlah sumber diplomatik ASEAN, seperti dilansir AFP, Senin (27/10/2025), menyebut pernyataan itu menyiratkan bahwa ASEAN tidak akan mengirimkan pemantau ke Myanmar saat pemilu digelar pada Desember mendatang.
“Artinya, tidak ada pemantau ASEAN, tetapi negara-negara ASEAN bebas mengirimkan pemantau secara bilateral,” kata seorang diplomat setempat, yang enggan disebut namanya, kepada AFP.
Seorang diplomat lainnya, yang juga enggan disebut namanya, mengonfirmasi bahwa tidak ada konsensus di antara para negara anggota untuk mengerahkan misi pemantau pemilu ke Myanmar di bawah bendera ASEAN.
Analis hubungan internasional pada konsultan Solaris Strategies Singapore, Mustafa Izzudin, mengatakan bahwa tidak adanya pemantau ASEAN yang dikirimkan “tentu akan menjadi pukulan bagi aspirasi legitimasi Myanmar”.
“Tidak akan ada bukti kredibel yang menunjukkan bahwa pemilu yang bebas dan adil telah diselenggarakan,” sebutnya.
Human Rights Watch mengecam pemilu Myanmar sebagai “penipuan”, sementara Amnesty International menuduh junta militer Myanmar melakukan “taktik represif” dan “menangkap siapa pun yang kritis terhadap pemilu”.
Pemungutan suara tidak akan berlangsung di sebagian besar wilayah Myanmar yang kini dikuasai gerilyawan pro-demokrasi dan pasukan etnis minoritas yang menentang junta militer.
Pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Tom Andrews, sebelumnya mendesak ASEAN untuk tidak “melegitimasi sandiwara junta” dengan mengirimkan pemantau, dan memperingatkan bahwa mengakui “pemilu curang sama saja dengan mendorong Myanmar mundur dan membela apa yang tidak dapat dipertahankan”.
Seorang diplomat lainnya, yang juga enggan disebut namanya, mengonfirmasi bahwa tidak ada konsensus di antara para negara anggota untuk mengerahkan misi pemantau pemilu ke Myanmar di bawah bendera ASEAN.
Analis hubungan internasional pada konsultan Solaris Strategies Singapore, Mustafa Izzudin, mengatakan bahwa tidak adanya pemantau ASEAN yang dikirimkan “tentu akan menjadi pukulan bagi aspirasi legitimasi Myanmar”.
“Tidak akan ada bukti kredibel yang menunjukkan bahwa pemilu yang bebas dan adil telah diselenggarakan,” sebutnya.
Human Rights Watch mengecam pemilu Myanmar sebagai “penipuan”, sementara Amnesty International menuduh junta militer Myanmar melakukan “taktik represif” dan “menangkap siapa pun yang kritis terhadap pemilu”.
Pemungutan suara tidak akan berlangsung di sebagian besar wilayah Myanmar yang kini dikuasai gerilyawan pro-demokrasi dan pasukan etnis minoritas yang menentang junta militer.
Pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Tom Andrews, sebelumnya mendesak ASEAN untuk tidak “melegitimasi sandiwara junta” dengan mengirimkan pemantau, dan memperingatkan bahwa mengakui “pemilu curang sama saja dengan mendorong Myanmar mundur dan membela apa yang tidak dapat dipertahankan”.
