Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaky Mahendra Putra, melakukan kunjungan kerja bersama jajaran Kepala Balai dan Satuan Kerja (Satker) di bawah Kementerian PU di Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan II Palangka Raya, Kamis (5/11).
Kunjungan ini dilakukan dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, dan Operasi atau Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Inpres Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
Kedua Inpres tersebut menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam mempercepat pencapaian swasembada pangan nasional dan memperkuat konektivitas wilayah.
Kemenko Infrastruktur berperan untuk mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan kedua Inpres berjalan efektif di lapangan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar pembangunan infrastruktur berorientasi pada peningkatan produktivitas daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kunjungan tersebut, Herzaky menegaskan pentingnya sinergi antar-unit pelaksana di lingkungan Kementerian PU dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan program prioritas tersebut di Kalimantan Tengah.
Ia menekankan setiap unit pelaksana teknis, baik Balai Wilayah Sungai (BWS), Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Balai Pelaksana Prasarana Permukiman (BPBPK), Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK), maupun Satker Prasarana Strategis, memiliki peran yang saling melengkapi dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur nasional.
Menurut Herzaky, koordinasi lintas satuan pelaksana harus semakin diperkuat agar pelaksanaan program di lapangan berjalan tepat waktu, tepat mutu, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menambahkan bahwa pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan menjadi kunci untuk memastikan seluruh kegiatan pembangunan infrastruktur benar-benar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
“Seperti yang kerap disampaikan Presiden Prabowo dan Menko AHY diberbagai kesempatan, kita ingin seluruh kegiatan khususnya terkait Inpres nomor 2 tentang irigasi dan Inpres nomor 11 tentang jalan daerah berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan yang paling penting, memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Herzaky dalam keterangannya, Sabtu (8/11/2025).
Selain meninjau sinergi pelaksanaan program antarunit, Herzaky juga menyoroti pentingnya peran infrastruktur dalam memperkuat ketahanan pangan dan konektivitas wilayah.
Menurutnya, pembangunan serta rehabilitasi jaringan irigasi akan mempercepat terwujudnya swasembada pangan yang menjadi salah satu prioritas pemerintah, sementara peningkatan kualitas jaringan jalan daerah dinilai mampu membuka akses terhadap kawasan produktif dan distribusi energi.
Dalam kesempatan tersebut, pembahasan juga difokuskan pada langkah-langkah penguatan kerja sama antara Balai Wilayah Sungai dan unit pelaksana lainnya untuk mendukung keberlanjutan program di sektor sumber daya air dan ketahanan pangan.
Di sisi lain, sinergi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional juga menjadi perhatian utama dalam memperkuat konektivitas antarwilayah dan membuka akses ekonomi baru bagi masyarakat di berbagai daerah.
Begitu juga dengan Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis yang diharapkan mengimplementasikan visi, misi, dan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, seperti pembangunan Sekolah Rakyat dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Herzaky menekankan pembangunan infrastruktur harus dijalankan secara terintegrasi dan berkelanjutan, dengan memperhatikan kebutuhan spesifik setiap daerah. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga akuntabilitas dan efisiensi dalam setiap tahapan pelaksanaan program agar pembangunan tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan wilayah sekitarnya.
Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari upaya Kemenko Infrastruktur dalam memastikan seluruh program yang diamanatkan melalui Instruksi Presiden berjalan secara optimal dan memberikan hasil yang konkret di lapangan.
Pendekatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif, untuk memastikan bahwa setiap proyek benar-benar berkontribusi terhadap pemerataan pembangunan wilayah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kepala BWS Kalimantan II Ahmad Victor Samodra, Kepala BPJN Provinsi Kalimantan Tengah Robert Himawan Hamiseno, Kepala Balai Pelaksana Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Tengah Ade Syaiful Rachman, Kepala BP2JK Provinsi Kalimantan Tengah, serta Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Kalimantan Tengah.
