Ketika kebijakan politik Inisiatif Sabuk dan Jalan atau Belt and Road Initiative (BRI) dikumandangkan Pemimpin Tiongkok, Xi Jinping pada 2013, publik dunia terpukau. BRI adalah proyek pembangunan infrastruktur integratif terbesar dan paling ambisius sepanjang sejarah umat manusia di era abad ke-21.
Konsep yang juga disebut dengan One Belt-One Road (OBOR) ini pertama kali digaungkan di Asia Tengah pada September 2013 oleh Pemimpin Tiongkok, Xi Jinping saat melakukan kunjungan resmi kenegaraan ke Universitas Nazarbayev, Kazakhstan. Pada saat dikumandangkan, konsep BRI merujuk pada jejak-jejak klasik sejarah Jalur Sutra yang melegenda, yakni jaringan perdagangan yang menghubungkan China dengan seluruh Eurasia.
Di masa lampau, selain mengirim utusan dagang dan misi diplomatik, Tiongkok memperluas pengaruhnya dari Asia Tengah membentang sampai dengan pesisir Pantai Barat Pantai Afrika, sembari membuka Jalur Sutra.
Para saudagar Tiongkok memperdagangkan komoditi, seperti teh, sutera, dan porselen ke luar Tiongkok, kemudian membawa kembali rempah-rempah, barang pecah-belah, buah-buahan, permadani, dan batu-batu berharga. Oleh karena itu, Tiongkok hendak menghidupkan kembali jalur perdagangan kuno yang berusia lebih dari 2.100 tahun lalu ke dalam kerangka kebijakan ekonomi-politiknya di abad ke-21 ini.
Dewasa ini, paradigma perdagangan global tidak lagi sekadar tentang pergerakan barang dan jasa lintas negara. Ia telah berubah menjadi sistem jaringan rantai pasok yang memperkuat dan menyeimbangkan keuntungan ekonomi dan menebarkan pengaruh politik di wilayah perdagangannya.
Oleh karena itu, dalam konteks era disrupsi saat ini perdagangan global dihadapkan pada tantangan strategis; bagaimana mendistribusikan barang (dan jasa) secara efektif dan efisien, dan sekaligus membangun pengaruh geopolitik di jalur-jalur rantai pasok.
Dalam era globalisasi yang terus bergerak dinamis, Negeri Panda telah muncul sebagai salah satu kekuatan utama dalam politik, ekonomi, dan perdagangan internasional. Sebagai upaya untuk memperluas pengaruhnya ke seluruh dunia, khususnya di wilayah Eurasia, Negeri Tirai Bambu memperlihatkan keseriusan ambisi geopolitiknya dengan membangkitkan kembali jalur perdagangan kuno yang dikenal sebagai Jalur Sutra.
Gagasan membangun “sabuk ekonomi” pada lintasan jalur sutera sempat ditegaskan kembali oleh Xi Jinping ketika melakukan kunjungan ke Indonesia pada Oktober 2013. Pembangunan Jalur Sutra Maritim Abad Ke-21 memperlihatkan keseriusan Tiongkok untuk merangkai seluruh negara di Asia Tenggara.
Dari Asia Tenggara disambung dengan menghubungkan jalur Asia Timur dan Eropa melalui sejumlah proyek pembangunan infrastruktur fisik. Sejak itu, 151 negara dan 32 organisasi internasional telah sukses dirangkul Beijing dan menandatangani dokumen kesepakatan berdasarkan kerangka BRI.
Menurut pernyataan resmi kantor berita Xinhua dan harian China Daily menyebutkan, bahwa proyek BRI telah menghasilkan investasi senilai lebih dari USD1 triliun, dan menciptakan, setidaknya mendekati 500.000 lapangan pekerjaan di negara-negara sepanjang lintasan jakur sutera, dan membantu sekitar 40 juta orang keluar dari kemiskinan.
Sekaligus, Beijing menggunakan wacana Indo-Pasifik sebagai bagian dari narasi “tantangan” terhadap hegemoni Amerika Serikat (AS), meskipun Tiongkok lebih suka mengemasnya dengan narasi bernada “eufemisme”, yakni “Asia-Pasifik dan Community of Shared Future”, yang secara tersirat merupakan keinginan Beijing mempertahankan pengaruhnya di kawasan jalur sutera yang dinamis ini.
Secara unilateral, BRI adalah instrumen strategis yang menempatkan Tiongkok sebagai arsitek utama jalur sutera modern, memperluas zona pengaruh fungsional yang dapat dipahami sebagai “kedaulatan baru” dalam arti geopolitik kontemporer.
Jalur sutera bisa dimaknai sebagai mekanisme state capitalism Tiongkok untuk memperluas sphere of influence dan membangun jaringan ketergantungan ekonomi global (Noam Chomsky, 2019). Dualisme hegemoni raksasa ekonomi, Tiongkok-AS, telah menimbulkan percikan di berbagai medan geopolitik.
Konflik dagang kian memuncak dalam bentuk perang tarif, di mana kedua negara saling menaikkan tarif hingga mencapai sekitar USD450 miliar dalam arus lalu-lintas perdagangan.
Perang dagang ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas yang diprakarsai oleh pemerintahan Trump untuk menghadapi tantangan serius dari China, yang tidak hanya mencakup bidang ekonomi tetapi juga politik dan keamanan (Hua & Zeng, 2022).
Perang dagang dimulai pada pertengahan tahun 2018, ketika AS mengalami defisit neraca dagangnya, di mana jumlah ekspor China ke AS lebih besar dibandingkan dengan ekspor AS ke China. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pejabat AS, terutama Presiden Trump, terhadap neraca perdagangan yang dianggap merugikan.
BRI tidak ditujukan untuk menumbangkan dominasi kekuatan global AS dalam jangka pendek, akan tetapi kehadirannya berpotensi menggerus kekuatan hegemoni AS dan negara-negara satelitnya, khususnya pengaruh ekonomi, jaringan aliansi tradisional, dan akses strategis di wilayah-wilayah tertentu melalui cara yang bersifat kumulatif dan struktural (Alessandro Arduino, 2019).
Lebih jauh, pembangunan infrastruktur besar-besaran secara persuasif cenderung mengikat negara penerima melalui kontrak, akses pasar, dan bahkan kewajiban fiskal. Ketergantungan ekonomi yang demikian akan memperkuat leverage ekonomi dan politik non-militer Tiongkok, yang berpengaruh sangat signifikan pada kebijakan ekonomi maupun orientasi diplomatik negara penerima.
Dalam skema inilah menciptakan kekuatan struktural yang mengusik hegemoni dan kepemimpinan AS dalam ranah ekonomi-politik regional.
Dunia menyaksikan bahwa hegemoni AS selama ini bergantung pada keunggulan maritim dan jaringan militer-aliansi global. Sementara, Tiongkok membangun jaringan rantai pasok ekonomi dan logistik (pelabuhan, lintasan kereta, bandar udara, dan pusat data) yang mampu mereduksi ketergantungan captive-nation pada infrastruktur yang didukung Barat. Akan tetapi, keberadaan infrastruktur ini belum mampu menggeser kehadiran Barat yang memberi “jaminan” keamanan regional.
Dengan pengertian lain, polarisasi kekuatan hegemoni telah membagi pengaruh; yakni hegemoni ekonomi oleh Tiongkok melalui kekuatan jaringan rantai pasok yang mengikat kuat yang dilalui jalur sutera, sementara dominasi militer AS tetap determinatif, maka hasilnya adalah multipolaritas masing-masing kekuatan saling berhadapan di medan geopolitik.
BRI merupakan instrumen perluasan pengaruh Tiongkok yang bersifat “quasi-sovereign”, bukan membentuk kedaulatan formal, melainkan kedaulatan fungsional yang bekerja melalui: infrastruktur, teknologi mutakhir, logistik, pembiayaan infrastruktur, dan keamanan privat. Tiongkok tidak menguasai wilayah, akan tetapi menguasai aturan main, aliran jaringan, dan menciptakan dependensi ekonomi.
Inilah bentuk “kedaulatan baru” yang relevan di era disrupsi global. Interpretasi lain bisa bermakna bahwa BRI bukan kolonialisme baru, melainkan perluasan kapasitas negara (state capacity expansion) yang menimbulkan efek menyerupai kedaulatan terbatas dan mengikat secara ekonomi di wilayah negara lain.
Noam Chomsky, seorang akademisi AS dalam karyanya “Who Rules the World” berpendapat bahwa munculnya kehadiran Tiongkok dengan politik BRI adalah indikasi adanya pergeseran menuju multipolaritas dan merupakan kekuatan baru sebagai penyeimbang pasca tumbangnya aliansi militer Blok Timur yang dipimpin Uni Sovyet pada era 1960-1980an.
Chomsky juga menambahkan bahwa hegemoni global bergeser ketika negara mampu; mengontrol jalur perdagangan, menjadi sumber pembiayaan global, membangun infrastruktur geopolitik. BRI cukup memenuhi ketiga parameter tersebut, sehingga secara struktural dapat dipandang sebagai “tantangan” langsung terhadap hegemoni AS.
Secara logis, perang tarif seringkali menghasilkan pola pikir saling balas, mendorong langkah retaliasi yang mengganggu ritme perdagangan internasional.
Gangguan semacam itu pada akhirnya bisa berujung pada tantangan ekonomi yang lebih luas, termasuk mengganggu rantai pasok dan menciptakan fragmentasi pasar. Imbas yang lebih buruk dapat menyebabkan biaya lebih tinggi yang harus ditanggung konsumen, dan peningkatan volatilitas di pasar saham dengan dinamika perdagangan yang baru.
Contoh nyata bentuk konsekuensi adanya disrupsi rantai pasok adalah ketika Beijing membatalkan pembelian sejumlah pesawat Boeing akibat penetapan tarif retaliasi Washington yang dinilai sangat diskriminatif.
Implikasi pembatalan merembet dan mendisrupsi ke semua lini jaringan rantai pasok produsen pesawat, seperti para pemasok bahan baku dan suku cadang pesawat yang melibatkan ratusan bahkan ribuan supplier industri manufaktur.
Mimpi buruk akan meroketnya angka pengangguran jelas menghantui ke semua elemen rantai pasok. Demikian pula Apple juga tidak ketinggalan memindahkan sebagian produksinya dari Tiongkok ke India untuk menghindari risiko tarif dan ketegangan geopolitik. Menurut Bloomberg, meski demikian Apple masih mempertahankan basis pabriknya di Tiongkok meskipun saat ini 20 persen dari total produksinya diproduksi di India.
Ini sangat konsisten dengan tesis Chomsky bahwa kekuatan dunia dibentuk oleh negara yang mampu menciptakan jaringan rantai pasok yang determinatif dan dianggap sebagai “kedaulatan baru”, dan bukan sekadar legitimasi normatif.
Sukarijanto. Pemerhati Kebijakan Publlik dan Peneliti di Institute of Global Research for Economics, Enterpreneurship, & Leadership.
