mengungkapkan dirinya memiliki kekhawatiran tentang berada di “”, yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat.
Trump sebelumnya mengatakan pada hari Rabu (21/1) waktu setempat, bahwatelah menerima undangannya untuk bergabung dengan “Dewan Perdamaian” tersebut. Namun, pemimpin Rusia itu mengatakan undangan tersebut masih dipertimbangkan.
“Saya jelas memiliki kekhawatiran tentang Putin berada di Dewan Perdamaian,” kata Starmer dalam sebuah wawancara dengan Channel 4 News. “Dia sedang melancarkan perang terhadap sebuah negara Eropa. Mereka menghujani Ukraina dengan bom,” cetusnya, dilansir Reuters dan Al Arabiya, Jumat (23/1/2026).
“Kita tidak boleh membiarkan peristiwa sekitar seminggu terakhir mengalihkan fokus kita. Kita perlu bekerja sama dengan Amerika. Sekutu dan pihak lainlah yang akan membela dan mendukung Ukraina dalam konflik yang bukan kesalahan mereka,” ujar pemimpin itu.
Dewan Perdamaian yang digagas Trump ini, pada awalnya dirancang untuk mengawasi pembangunan kembali Jalur Gaza pasca perang. Tetapi dalam undangan yang dikirimkan AS kepada para pemimpin dunia, menguraikan peran lebih luas dalam mengakhiri konflik secara global, tidak terbatas pada wilayah Palestina.
Draf piagam pembentukan Dewan Perdamaian yang dikirimkan ke sekitar 60 negara oleh pemerintahan Trump juga menyerukan agar para anggotanya memberikan kontribusi US$ 1 miliar (Rp 16,9 triliun), jika ingin keanggotaan permanen, atau lebih dari tiga tahun yang menjadi masa keanggotaan normal untuk dewan tersebut.
Bagian pembukaan dalam draf piagam itu menyebut bahwa dewan tersebut “berupaya untuk mempromosikan stabilitas, memulihkan pemerintahan yang dapat diandalkan dan sah, dan mengamankan perdamaian abadi di area-area yang terdampak atau terancam oleh konflik”.
Dewan Perdamaian akan dipimpin oleh Trump sendiri, yang juga akan “secara terpisah menjabat” sebagai perwakilan AS.
Puluhan negara dan pemimpin dunia telah mengakui mereka mendapat undangan Trump. Beberapa negara, seperti Prancis, sekutu lama AS, dan Norwegia menolak untuk bergabung. Para diplomat asing menilai Dewan Perdamaian yang digagas Trump dapat membahayakan kinerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Sementara beberapa negara lainnya, termasuk Indonesia dan sejumlah negara mayoritas Muslim, seperti Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, Qatar, Pakistan, dan Turki, telah mengumumkan akan bergabung. Israel juga sebelumnya menyatakan setuju untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian tersebut.
Dewan Perdamaian akan dipimpin oleh Trump sendiri, yang juga akan “secara terpisah menjabat” sebagai perwakilan AS.
Puluhan negara dan pemimpin dunia telah mengakui mereka mendapat undangan Trump. Beberapa negara, seperti Prancis, sekutu lama AS, dan Norwegia menolak untuk bergabung. Para diplomat asing menilai Dewan Perdamaian yang digagas Trump dapat membahayakan kinerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Sementara beberapa negara lainnya, termasuk Indonesia dan sejumlah negara mayoritas Muslim, seperti Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, Qatar, Pakistan, dan Turki, telah mengumumkan akan bergabung. Israel juga sebelumnya menyatakan setuju untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian tersebut.
