akan membentuk Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Nasional (DKN) untuk mempelajari penghapusan outsourcing. Di sisi lain, kebijakan tersebut juga diharapkan dengan tetap menjaga kepentingan para investor.
“Jadi, Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan buruh nasional ini akan mempunyai peran yang sangat penting. Saya juga akan meminta DKS mempelajari bagaimana caranya kita kalau tidak segera, tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing,” ujar Prabowo disambut tepuk tangan massa buruh saat menghadiri May Day Fiesta 2025 di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025).
Prabowo meminta buruh juga berpikir realistis. Kepentingan investor harus tetap dijaga agar para investor tetap mau berinvestasi dan menyediakan lapangan pekerjaan.
“Tapi saudara-saudara, kita juga harus, harus juga realistis. Kita juga harus menjaga kepentingan para investor-investor juga, kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja. Jadi kita harus bekerja sama sama mereka,” katanya.
Untuk merealisasikan hal tersebut, Prabowo akan dan perusahaan. Rencananya mereka akan dipertemukan di Istana Bogor dalam waktu dekat.
“Atas usul pimpinan saudara, dalam waktu dekat saya akan mengadakan suatu pertemuan di Istana Bogor, 150 pimpinan buruh akan saya pertemukan dengan 150 pemimpin-pemimpin perusahaan di Indonesia. Kita akan duduk bersama,” jelas Prabowo.
Prabowo akan meminta agar para pengusaha tidak mensejahterakan diri sendiri, tetapi juga harus mementingkan kesejahteraan para buruh.
“Saya akan katakan kepada para pengusaha ‘Saudara-saudara tidak boleh mau kaya sekaya-kayanya sendiri tanpa mengajak pekerja-pekerja hidup dengan baik’,” tegas Prabowo.
Prabowo menyampaikan negara juga tidak akan tinggal diam. Negara terus berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat di segala hal.
“Tapi negara juga tidak tinggal diam, kami berjuang memberi pelayanan kesehatan untuk seluruh rakyat, pendidikan, kita juga memberi subsidi listrik, kita memberi bantuan tunai langsung kepada mereka yang berpenghasilan rendah. Total biaya yang kita gelontorkan ke rakyat sudah melebihi kalau tidak salah Rp 500 triliun ini terus untuk menjaga rakyat kita tidak ada yang menderita,” paparnya.
Akan tetapi, kata Prabowo .
“Tapi, sekarang masalahnya adalah kita harus jaga, mereka yang memerlukan mereka yang terima. Jangan mereka yang tidak perlu mereka terima juga bantuan dan subsidi, ini yang enggak bener,” pungkasnya.
