Ketua DPR RI menyoroti maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin mengkhawatirkan. Puan meminta pemerintah proaktif dan hadir langsung dalam menyejahterakan kehidupan rakyat.
“Tujuan reformasi adalah untuk mencari demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Demokrasi tidak boleh berhenti di bilik suara melainkan harus sampai menyentuh ‘dapur’ rakyat. Dalam hal demokrasi ekonomi, ini termasuk perlindungan terhadap masyarakat pekerja,” kata Puan dalam keterangannya, Rabu (21/5/2025).
Berdasarkan data per 20 Mei 2025 dari Kementerian Ketenagakerjaan terdapat ada 26.454 pekerja yang di PHK. Angka ini naik signifikan dari sebelumnya.
Puan pun menilai kenaikan angka PHK itu bukan sekadar statistik. Namun, kata dia, hal itu menjadi pengingat jika krisis ketenagakerjaan telah semakin parah di Indonesia.
“Karena demokrasi tidak hanya menjamin hak dalam lapangan politik, tetapi juga hak dalam lapangan ekonomi yaitu hak untuk makmur dan hidup sejahtera,” ujarnya.
Puan pun mendorong Pemerintah merespons dengan strategi yang konkret. Dia juga meminta pemerintah menyiapkan mitigasi yang jelas untuk mengantisipasi tingginya angka pengangguran di Indonesia.
“Harus ada program padat karya yang digelorakan, relokasi atau pelatihan ulang untuk pekerja terdampak, dan intensifikasi dialog yang melibatkan semua pemangku kepentingan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Puan mengatakan kerja sama dari semua pihak sangat diperlukan untuk mengatasi fenomena badai PHK. Puan memastikan DPR akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat, termasuk bagi para tenaga kerja.
“Membangun Indonesia yang besar ini, membutuhkan kerja bersama seluruh anak bangsa,” tuturnya.
“Dan negara tidak boleh lagi menjadi penonton ketika rakyatnya terpuruk kehilangan pekerjaan. Kerja bersama dibutuhkan untuk memastikan adanya kebijakan konkret yang menyelamatkan tenaga kerja Indonesia,” imbuh dia.
Simak juga Video: Edisi #533: Korban PHK Tembus 26.455 Per Mei 2025
