Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menjadi percontohan integrasi data sosial ekonomi nasional (DTSEN). Hal ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pusat Statistik (BPS) di kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta Pusat pada Rabu (21/5).
Adapun ruang lingkup kerja sama meliputi penyediaan, pemanfaatan, pemadanan, pertukaran, hingga pengembangan data dan informasi statistik pembangunan daerah. Selain itu juga peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kerja sama ini turut mencakup pengembangan metodologi dan sistem informasi statistik, serta mendukung pelaksanaan sensus, survei, pendataan dan pemutakhiran data tunggal sosial maupun ekonomi nasional.
Melalui MoU ini, Surabaya didorong sebagai pilot project nasional untuk penguatan sinergi antar lembaga dalam hal penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data atau informasi statistik pembangunan daerah secara terintegrasi dan akurat, sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan kolaborasi ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan dengan Kementerian Perumahan, yang menyoroti pentingnya validitas data warga miskin. Dari rapat tersebut disepakati data kemiskinan akan diintegrasikan menjadi satu data tunggal nasional di bawah koordinasi BPS.
“Setelah rapat dengan Kementerian Perumahan, kami langsung menindaklanjuti dengan Kepala BPS. Bahkan, mereka terkejut dengan detail data yang dimiliki Kota Surabaya,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (22/5/2025).
Ia menegaskan Pemkot Surabaya telah memiliki sistem pendataan yang dapat memetakan jumlah rumah, kepala keluarga (KK), hingga status tinggal warga secara harian di tingkat Rukun Warga (RW).
“Keakuratan data yang dimiliki Kota Surabaya ini yang kemudian melatarbelakangi dilakukannya MoU pada hari ini,” tuturnya.
Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ini berharap proses integrasi data bersama BPS dan Kementerian Bappenas bisa rampung dalam waktu satu bulan. Nantinya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Bappenas Rachmat Pambudy bakal mengundang seluruh kepala daerah untuk melihat hasil nyata dari proyek percontohan ini.
“Harapan kami, model data tunggal ini tidak hanya berjalan di Surabaya, tetapi juga dapat diterapkan di daerah-daerah lain di seluruh Indonesia. Sehingga, kebijakan dan program pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” ungkapnya.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi langkah inovatif Pemkot Surabaya yang dipimpin Eri Cahyadi dalam menginisiasi kolaborasi ini. Dia pun menekankan pentingnya integrasi dan rekonsiliasi data lintas instansi demi mencegah kebingungan dalam implementasi kebijakan.
“Saya melihat kepemimpinan Wali Kota Surabaya sangat baik, dengan komunikasi yang efektif. Pak Eri Cahyadi mengusulkan model kerja sama yang akan diterapkan di Surabaya dan daerah lain,” kata Tito Karnavian.
Ia juga memastikan dukungan penuh terhadap model integrasi data yang diusung, agar ke depan dapat direplikasi di berbagai daerah di Indonesia.
“Tentunya kami mendukung penuh kerja sama ini, dengan dukungan dari BPS dan Bappenas. Kami berharap melalui MoU dapat menghasilkan data yang akurat dan bermanfaat bagi masyarakat,” imbuhnya.
Senada, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti mengapresiasi langkah responsif Surabaya sebagai kota percontohan integrasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Ia juga memuji respons cepat Wali Kota Eri Cahyadi dalam menindaklanjuti hasil diskusi terkait DTSEN, yang dianggap penting untuk mewujudkan basis data nasional yang kokoh dan kredibel.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas DTSEN melalui pemutakhiran data secara reguler dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk integrasi dengan data kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil),” jelasnya.
Amalia menambahkan pengumpulan data primer akan dilakukan melalui survei dan sensus, serta disertai proses verifikasi dan validasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
“Adanya kerjasama trilateral ini, diharapkan pelayanan publik di Kota Surabaya dapat semakin terintegrasi dan berbasis pada data tunggal yang valid secara nasional,” pungkasnya.
