Gubernur Banten, , menyoroti soal Banten menjadi provinsi dengan investasi terbesar kelima di Indonesia. Namun, tak mendapat bagi hasil maksimal karena perusahaan-perusahaan tersebut melaporkan pajak di DKI Jakarta.
Hal tersebut disampaikan oleh Andra Soni saat rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Gedung DPR RI, pada Senin (28/4/2025). Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizawi Karsayuda, mengatakan Provinsi Banten merupakan provinsi dengan kemandirian fiskal tertinggi di Indonesia pada tahun 2024.
“Provinsi Banten adalah provinsi dengan kemandirian fiskal tertinggi tahun 2024 di Indonesia,” kata Rifqinizawi Karsayuda, seperti dalam keterangan Pemprov Banten.
Sementara itu, Andra Soni menyampaikan pemaparan tentang angka kemandirian keuangan Provinsi Banten yang mencapai 70,69 persen. “Rasio kemandirian yaitu Pendapatan Asli Daerah dibanding dengan jumlah total Pendapatan Daerah sebesar 70,69 persen,” kata Andra Soni.
Andra Soni juga mengusulkan dibangun regulasi tentang bagi hasil atas investasi yang ada di Provinsi Banten. Menurut Andra, investasi di Provinsi Banten merupakan kelima terbesar di Indonesia. Namun, dalam realisasi bagi hasil atas pajak pusat tidak maksimal karena industrinya dibangun di Banten, tetapi pelaporan pajaknya ada di Daerah Khusus (DK) Jakarta.
“Sehingga bagi hasilnya masuk ke DKI Jakarta,” kata Andra Soni.
“Ini dirasakan juga oleh daerah lain,” tambahnya.
Sebelumnya, Andra menyampaikan target realisasi investasi di Banten sebesar Rp119,5 triliun tahun ini. Target itu lebih tinggi dari realisasi pada 2024, yakni Rp105,62 triliun.
“Target realisasi investasi yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp119,5 triliun atau 6,27 persen dari target investasi pemerintah pusat,” ujarnya saat diskusi dengan pelaku industri, Jumat (25/4).
“Realisasi investasi Banten tahun 2024 mencapai Rp105,62 triliun dan menempatkan Banten di peringkat ke-5 nasional,” tambahnya.
Andra pun menyampaikan Pemprov Banten berkomitmen menjaga iklim investasi. Ia mengaku mendapat dukungan dari Forkopimda.
“Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen untuk terus menciptakan iklim usaha yang kondusif,” ujarnya.
