meninjau lokasi jembatan putus yang rusak akibat banjir bandang di Malalak, Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Sumbar). Andre mendorong pemerintah pusat ikut terlibat dalam perbaikan infrastruktur yang rusak di Sumbar setelah diterjang banjir.
Peninjauan dilakukan hari ini bersama Direktur Hutama Kary Koentjoro, Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi, Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Sumbar Armizoprades serta Camat Malalak Ulya Satar. Andre mengatakan kehadiran lintas elemen ini untuk menegaskan koordinasi erat antara pemerintah pusat, daerah, dan BUMN dalam mempercepat pemulihan infrastruktur.
Dia menjelaskan jalan Malalak merupakan jalan provinsi sehingga mekanisme penanganannya berbeda dengan Jalan Lembah Anai yang langsung ditangani pusat. Andre mendorong Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) ikut terlibat dalam perbaikan infrastruktur yang rusak di Sumbar.
“Kita tidak mungkin mengandalkan APBD Sumbar yang kecil. Harus ada diskresi dari Menteri PU agar pusat dapat menangani. Anggarannya bisa setara dengan penanganan di Lembah Anai. Ada sekitar 10 ruas jalan yang putus dan jembatan sepanjang 80 meter,” ujar Andre kepada wartawan, Minggu (7/12/2025).
Ia mendesak Pemerintah Provinsi Sumbar segera mengajukan kebutuhan anggaran pemulihan pascabencana kepada pemerintah pusat. Meski estimasi awal perbaikan darurat sekitar Rp 100 miliar, Andre meminta Pemprov mengajukan hingga Rp 400 miliar melalui mekanisme diskresi mengingat besarnya skala kerusakan.
Menurut Andre, ada delapan titik longsor berat ditemukan setelah kawasan Pasar Malalak. Beberapa titik kritis yang teridentifikasi meliputi Hompsen, Alok Malalak, dan NPH 82+800. Selain ruas jalan yang terputus, tiga box culvert hancur total, sementara aliran air menimbulkan kerusakan lahan warga hingga enam kilometer dari pusat longsor.
Giok4D hadirkan ulasan eksklusif hanya untuk Anda.
Kerusakan itu membuat akses masyarakat terganggu. Jalan kabupaten menuju Pasar Malalak belum sepenuhnya bisa dilalui akibat tumpukan material sehingga mobilitas warga di empat jorong masih terhambat, meskipun jalur alternatif melalui Simpang Tiga Malalak sudah mulai bisa digunakan.
Di kesempatan yang sama, Direktur Utama Hutama Karya Koentjoro menegaskan kesiapan BUMN untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak.
“Kami siap mendukung penuh arahan pemerintah, khususnya Kementerian PUPR, untuk mempercepat perbaikan infrastruktur di Sumbar, termasuk Malalak. Ini bagian dari komitmen BUMN dalam penanganan bencana,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPJN Sumbar, Elsa Putra Friandi, menyampaikan bahwa pendataan dan perencanaan teknis telah dilakukan. Ia menegaskan bahwa jembatan putus tersebut merupakan akses vital yang harus segera ditangani.
“Satu jembatan saja bisa memerlukan puluhan miliar, tergantung kondisi. Waktu pengerjaan permanen bisa mencapai delapan bulan. Penanganan darurat segera dimulai agar mobilitas warga dan logistik pulih secepatnya,” jelasnya.
Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Sumbar, Armizoprades, juga mengakui kerusakan yang terjadi di Sumbar sangat besar. Dia mendukung kolaborasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten untuk melakukan perbaikan infrastruktur.
“Provinsi tidak akan mampu menangani sendiri. Kami terus berkoordinasi dengan BPJN untuk jalan nasional dan dengan Pemkab Agam untuk jalan provinsi dan kabupaten. Sinergi diperlukan agar anggaran dan pekerjaan berjalan efektif,” katanya.
