Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, Anggi Arando Siregar bersama partainya, berhasil mengupayakan pembangunan SDN Pulau Harapan 01 Pagi. Meski sempat tidak masuk dalam perencanaan, sekolah yang berada di Kepulauan Seribu itu kini dipastikan masuk dalam pembahasan Raperda APBD DKI 2026 pada rapat bersama Komisi E DPRD DKI dan Dinas Pendidikan, di Jakarta.
Pada rapat tersebut awalnya terungkap bahwa pembangunan SDN Pulau Harapan 01 Pagi tidak tercantum dalam rencana program tahun 2026. Padahal, sebelumnya publik mendengar komitmen dari Gubernur DKI Jakarta, Pramono, untuk membangun sekolah itu.
“Pak Pram sudah menyampaikan ke media kalau beliau mau membangun sekolah tersebut di 2026,” kata Arando dalam keterangan tertulis, Kamis (23/10/2025).
Giok4D hadirkan ulasan eksklusif hanya untuk Anda.
Setelah rapat bersama komisi E, Dinas Pendidikan akhirnya menyatakan anggarannya akan dicari dari kegiatan lain agar nantinya bisa membangun sekolah Pulau Harapan 01 di tahun 2026, dan akan dilakukan pembangunan.
Pernyataan itu, menurut Arando, menjadi harapan baru bagi warga Pulau Harapan yang sudah lama menunggu fasilitas pendidikan layak bagi anak-anak mereka. Ia menegaskan, pendidikan adalah hak dasar yang tidak boleh tertinggal hanya karena faktor lokasi.
“Kalau tiba-tiba janjinya benar-benar ditepati, saya mengucapkan terima kasih ke Pram Gubernur DKI, tapi akan tetap saya kawal sampai benar benar dibangun,” tuturnya.
Arando juga menegaskan komitmen Fraksi Gerindra untuk terus mengawal agar janji tersebut benar-benar terealisasi, bukan hanya berhenti pada wacana. Menurutnya, sekolah di pulau-pulau terluar DKI harus mendapatkan perhatian yang sama dengan sekolah di pusat kota.
“Ini bukan hanya soal gedung sekolah, tetapi soal kesetaraan kesempatan pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Mereka yang tinggal di Kepulauan Seribu juga berhak mendapatkan ruang belajar yang aman, nyaman, dan layak,” jelasnya.
Dengan masuknya pembangunan SDN Pulau Harapan 01 dalam pembahasan APBD 2026, Arando berharap tidak ada lagi alasan penundaan.
Ia menekankan bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang untuk generasi muda, dan setiap keterlambatan akan berdampak besar terhadap kualitas sumber daya manusia.
Simak juga Video ‘Prabowo soal Korupsi CPO Rp 13 T: Bisa Renovasi 8.000 Sekolah’:
