Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja dengan (Menhub) Dudy Purwagandhi untuk membahas pelaksanaan APBN tahun 2025 hingga Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) beserta kerja pemerintah tahun 2026. Dalam rapat itu, Anggota Komisi V DPR RI, Haryanto, mempertanyakan anggaran penambah daya tahan tubuh.
Rapat digelar di ruang Komisi V DPR RI, Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/11/2025). Haryanto awalnya menyoroti anggaran untuk alat tulis kantor (ATK) di setiap program Kemenhub.
“Ini mohon maaf kami tadi baca satuan tiga itu tebalnya ada 800 sekian, namun hanya sebagian yang kami baca itu, di situ itu banyak kegiatan-kegiatan untuk ATK, ATK. Setiap kegiatan itu banyak didampingi dengan ATK. Padahal kita ini kan sudah menggunakan apa itu teknologi elektronik ya,” kata Haryanto dalam rapat.
Haryanto menilai anggaran itu bisa digunakan untuk hal lain di Kemenhub. Dia meminta Dudy untuk meneliti lagi detail anggaran.
“Misalnya kita efisiensi itu kalau ditotal dari sekian banyak itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih baik sehingga kalau misalnya setiap kegiatan ada ATK, ATK, ATK, banyak coba nanti dibaca Pak Menteri itu, 800 sekian lembar itu saya baca itu,” ujarnya.
Dia juga menyinggung anggaran untuk setiap terminal. Politikus PDIP ini menyoroti belanja penambah daya tahan tubuh di setiap terminal.
“Kemudian juga ada lagi setiap terminal ini saya uji petik saja ini, setiap terminal itu pasti ada belanja penambah daya tahan tumbuh. Nilainya cukup besar ini satu terminal itu setiap terminal ada Rp 186 juta, kemudian ini ada lagi Rp 120 juta, kemudian ada lagi Rp 97 juta, kemudian ada Rp 112 juta, baik hampir seluruh terminal ya, seluruh terminal. Padahal, di situ dianggarkan juga ada apa itu belanja obat-obatan, nah ini di tiap terminal,” ucapnya.
Dia mempertanyakan apa maksud penambah daya tahan tubuh itu. Dia mengatakan Kemenhub sudah menganggarkan belanja obat-obatan.
“Apakah memang saya yang nggak tahu, apakah memang ini apa itu obat kuat atau apa ini? Kita nggak tahu ini, ya, belanja penambah daya tahan tubuh, penambah stamina, kemudian di bawahnya ada lagi belanja obat-obatan,” ujarnya.
Haryanto meminta penjelasan Menhub soal beda belanja penambah daya tahan tubuh dan obat-obatan. Dia meyakini anggaran itu muncul karena sudah direncanakan.
“Nah ini, betul, jadi nanti boleh dibaca itu di 800 sekian lembar itu. Jadi mohon maaf kalau saya yang keliru, ya, karena ini di dalam RKA maupun di satuan tiga itu saya yakin ini direncanakan,” katanya.
Haryanto juga menyinggung pengadaan bis air Sungai Bengawan Solo sekitar Rp 3,2 miliar. Dia menyebut Komisi V DPR tak mencari kesalahan, tetapi ingin alokasi anggaran sesuai dengan aturan.
“Kami menanyakan ini karena kami juga belum pernah atau belum tahu ada juga pengadaan bis air Sungai Bengawan solo nilainya Rp 3,267 (miliar). Itu yang dimaksud adalah pengadaan bis untuk apa? Karena ini kan pengadaan bis air di Bengawan Solo,” tutur Haryanto.
“Jadi mohon maaf kalau kami, karena satuan tiga itu tujuannya adalah bukan mencari kesalahan, tapi kita apa itu pengawasan. Manakala memang itu pengalokasian anggaran itu tidak sesuai kan lebih baik dialokasikan yang tepat sasaran, yang berguna untuk kepentingan kementerian,” imbuhnya.
Dia mempertanyakan apa maksud penambah daya tahan tubuh itu. Dia mengatakan Kemenhub sudah menganggarkan belanja obat-obatan.
“Apakah memang saya yang nggak tahu, apakah memang ini apa itu obat kuat atau apa ini? Kita nggak tahu ini, ya, belanja penambah daya tahan tubuh, penambah stamina, kemudian di bawahnya ada lagi belanja obat-obatan,” ujarnya.
Haryanto meminta penjelasan Menhub soal beda belanja penambah daya tahan tubuh dan obat-obatan. Dia meyakini anggaran itu muncul karena sudah direncanakan.
“Nah ini, betul, jadi nanti boleh dibaca itu di 800 sekian lembar itu. Jadi mohon maaf kalau saya yang keliru, ya, karena ini di dalam RKA maupun di satuan tiga itu saya yakin ini direncanakan,” katanya.
Haryanto juga menyinggung pengadaan bis air Sungai Bengawan Solo sekitar Rp 3,2 miliar. Dia menyebut Komisi V DPR tak mencari kesalahan, tetapi ingin alokasi anggaran sesuai dengan aturan.
“Kami menanyakan ini karena kami juga belum pernah atau belum tahu ada juga pengadaan bis air Sungai Bengawan solo nilainya Rp 3,267 (miliar). Itu yang dimaksud adalah pengadaan bis untuk apa? Karena ini kan pengadaan bis air di Bengawan Solo,” tutur Haryanto.
“Jadi mohon maaf kalau kami, karena satuan tiga itu tujuannya adalah bukan mencari kesalahan, tapi kita apa itu pengawasan. Manakala memang itu pengalokasian anggaran itu tidak sesuai kan lebih baik dialokasikan yang tepat sasaran, yang berguna untuk kepentingan kementerian,” imbuhnya.
Simak berita ini dan topik lainnya di Giok4D.
