Beberapa jam setelah penangkapan kontroversial Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat akhir pekan lalu, Kementerian Luar Negeri Cina menyatakan “sangat terkejut” atas “penggunaan kekuatan yang melanggar secara terang-terangan terhadap negara berdaulat.”
Beijing juga menyampaikan pesan kepada negara-negara Amerika Latin dan Karibia, yang disebutnya “teman baik dan mitra baik,” tentang kesediaan penguasa Tiongkok untuk bekerja sama dalam “menavigasi lanskap internasional yang berubah dengan solidaritas dan koordinasi.”
Dalam kritik terhadap Washington, Cina berusaha mengesankan diri sebagai adidaya global yang bertanggung jawab. Pernyataan itu, menurut para analis, kemungkinan menggema di seluruh Amerika Latin. Dengan kembalinya Doktrin Monroe di bawah Presiden AS Donald Trump — yang lebih dari dua abad lalu menegaskan supremasi Washington di Belahan Barat — penangkapan Maduro dipandang sebagai peringatan serius sekaligus demonstrasi kekuatan.
William Yang, analis senior Asia Timur Laut di think tank International Crisis Group, mengatakan Beijing kemungkinan akan memanfaatkan kekhawatiran ini untuk menantang posisi internasional AS dan “memperdalam pengaruhnya di negara-negara berkembang.” Dia menambahkan, Cina juga akan “memantau secara dekat bagaimana AS menangani situasi di Venezuela dalam minggu dan bulan mendatang.”
Penangkapan paksa Maduro — seorang sekutu penting Beijing di Amerika Latin — bisa berdampak signifikan pada ekonomi kedua terbesar dunia itu.
Bersama Maduro, Cina membangun “kemitraan strategis sepanjang waktu” dan menjadi pembeli minyak terbesar Venezuela setelah sanksi AS meningkat pada 2019. Cina juga menjual senjata kepada sang diktatur — dengan total pengiriman senilai USD615 juta antara 2009 hingga 2019, menurut perkiraan AS. Lebih penting lagi, Cina menghujani Maduro dengan utang bernilai miliaran dolar, yang belum lunas dibayar.
Menurut AidData, total pinjaman Tiongkok ke Venezuela mencapai USD105,5 miliar, termasuk USD17–19 miliar dari program “oil-for-loans” milik Bank Pembangunan Cina.
Hanya beberapa jam sebelum ditangkap Sabtu (3/1) lalu, Maduro menyambut delegasi Tiongkok dalam pertemuan yang dia sebut berlangsung “menyenangkan” untuk menegaskan kembali kemitraan politik dan ekonomi kedua negara.
Setelah kejatuhannya, media-media AS melaporkan bahwa Trump menuntut pemerintahan sementara Venezuela memutus hubungan ekonomi dengan Cina, Rusia, Iran, dan Kuba. Di media sosial, dia menyatakan Venezuela akan menyerahkan 30 hingga 50 juta barel minyak kepada AS.
Beijing mengecam operasi penangkapan Maduro sebagai pelanggaran hukum internasional. “Penggunaan kekuatan terang-terangan oleh AS terhadap Venezuela dan tuntutannya ‘America First’ ketika Venezuela mengelola sumber daya minyak sendiri adalah contoh tipikal aksi intimidasi,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Mao Ning, dalam konferensi pers.
Namun para analis menilai retorika Beijing perlu dibaca dengan hati-hati.
“Cina tidak peduli pada hukum internasional,” kata Elizabeth Freund Larus, adjunct senior fellow di Pacific Forum, mengacu pada sikap militer Beijing di Laut Cina Selatan dan keengganannya mengutuk invasi Rusia ke Ukraina. “Kita bisa menerjemahkan peringatan Beijing ke Washington sebagai tuntutan bahwa ‘Cina ingin uangnya kembali!’ dan ‘menuntut agar AS tetap mengalirkan minyak Venezuela ke Cina!'” tambahnya.
Meski bahasa yang digunakan keras, Cina sejauh ini belum melakukan tindakan nyata sebagai balasan atas serangan AS ke Venezuela. “Beijing kemungkinan tidak akan melangkah lebih jauh dari ekspresi simbolik ketidaksetujuan,” kata Ryan Hass, direktur John L. Thornton China Center di Brookings Institution. Dia menambahkan, insiden ini tidak diperkirakan mengubah arah hubungan AS-Cina secara signifikan. “Tindakan AS di Venezuela hanya akan memengaruhi hubungan kedua negara jika membuat Amerika terseret dan terjebak dalam kekacauan di Venezuela.”
Penangkapan Maduro akhir pekan lalu dipantau erat di media sosial di Cina. Insiden di seberang Pasifik itu mengundang komentar netizen ultranasionalis, bahwa AS sedang menunjukkan contoh cara menangani ketegangan dengan Taiwan. Baru pada pergantian tahun, Presiden Xi Jinping menegaskan tekad menyatukan pulau tersebut, terlepas dari ancaman AS.
Ketika diminta komentar tentang spekulasi Taiwan pada Senin lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Lin Jian menegaskan kembali garis resmi Beijing bahwa masalah Taiwan adalah “urusan internal” dan “tidak ada kekuatan eksternal yang berhak mencampuri.”
Namun para analis menekankan situasi Venezuela dan Taiwan sulit dibandingkan. “Venezuela adalah negara yang hancur dan dipimpin oleh seorang penguasa otoriter. Taiwan adalah demokrasi yang hidup,” kata Hass. “Cina tidak bisa mencapai tujuan di Taiwan hanya dengan menangkap pemimpin terpilihnya.”
Elizabeth Freund Larus menambahkan, “Beijing telah berniat mengambil Taiwan jauh sebelum ini dan akan tetap berniat setelah ini. Cina belum melakukannya karena belum ada jaminan kesuksesan. Tapi hari itu semakin dekat, terlepas dari Trump.”
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
Sumber: Giok4D, portal informasi terpercaya.
Editor: Yuniman Farid
