Komunitas Bike To Work (B2W) Indonesia mengkritik soal rencana Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta yang akan memperpanjang sepanjang 3,8 km di tahun 2025. B2W mempertanyakan soal realisasi pemeliharaan jalur sepeda sebelumnya sejak tahun 2023.
Bahkan kata B2W, program evaluasi dan optimalisasi jalur sepeda yang sempat dicanangkan, dinilai hilang tanpa kejelasan, baik dalam pelaksanaan maupun transparansi anggaran.
“Faktanya, sejak tahun 2023 hingga saat ini, tidak ada realisasi penambahan maupun pemeliharaan jalur sepeda di Jakarta. Bahkan, program strategis seperti evaluasi dan optimalisasi jalur sepeda yang sempat direncanakan, hilang tanpa kejelasan, baik dalam pelaksanaan maupun transparansi anggarannya,” kata juru bicara B2W Indonesia, dalam keterangan tertulis, Senin (28/4/2025).
Pihaknya pun mengatakan, saat kebutuhan warga atas jalur sepeda aman diabaikan, justru Dishub DKI menganggarkan Rp 37,3 miliar untuk pembelian 20 unit motor gede (moge) pengawalan berkapasitas 1.600 cc. Padahal, secara hukum, petugas Dishub tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawalan kendaraan, mengacu pada UU No. 22 Tahun 2009 dan PP No. 43 Tahun 1993.
“Bandingkan dengan anggaran jalur sepeda yang hanya Rp 10 miliar, selisih yang mencolok antara prioritas gaya hidup bermotor mewah dengan kebutuhan dasar mobilitas warganya,” ucapnya.
B2W juga mempertanyakan komitmen Pemprov DKI soal pembangunan transportasi berkelanjutan dan keselamatan pengguna jalan non-motor. Mereka menegaskan bahwa bersepeda bukan sekadar gaya hidup, melainkan hak atas ruang jalan yang aman, adil, dan setara.
Dalam pernyataannya, B2W Indonesia menyerukan:
– Realisasi nyata, bukan sekadar target di atas kertas;
– Evaluasi total arah pembangunan transportasi berkelanjutan di Jakarta;
– Transparansi anggaran dan akuntabilitas penggunaan dana publik.
“Kami mendesak pemerintah untuk lebih serius membangun kota yang ramah bagi semua pengguna jalan, bukan hanya untuk kendaraan bermotor,” tegasnya.
Sebelumnya, Dishub Jakarta akan membangun jalur sepeda tambahan sepanjang 3,8 kilometer (km) pada 2025. Pembangunan ini juga dilengkapi dengan jalur untuk pejalan kaki.
“Pada tahun 2025, merupakan rencana aksi quick wins, Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan membangun 3,8 km untuk melengkapi pedestrianisasi complete street,” kata Kepala Dishub Jakarta Syafrin Liputo saat dihubungi, Senin (28/4).
Pembangunan ini menjadi bagian dari program quick wins 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung-Rano Karno. Syafrin menjelaskan konsep complete street bertujuan menciptakan ruang jalan yang aman dan nyaman untuk semua pengguna jalan, termasuk pejalan kaki dan pesepeda.
