PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) menjalin kolaborasi strategis dengan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) Republik Indonesia.
Kerja sama ini difokuskan pada fasilitasi layanan perbankan untuk mendukung percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Jawa Tengah. Langkah ini merupakan tindak lanjut nyata dari semangat ‘Menggempur Desa’ untuk mengentaskan kemiskinan melalui penguatan akses permodalan dan digitalisasi keuangan.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto menekankan bahwa Bank Jateng memiliki peran vital sebagai “Bapak Asuh” bagi kemandirian desa. Dia meminta perbankan tidak hanya menjadi penyedia modal, tetapi juga menjadi mentor bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Kita harus keroyokan, kita harus gempur kemiskinan dan ketertinggalan di desa melalui dukungan akses permodalan yang nyata. Saya ingin Bank Jateng tidak hanya menjadi pemberi kredit, tetapi juga menjadi mentor bagi desa dalam mengelola arus kas serta membina pengelola usaha desa agar melek literasi keuangan,” tegas Yandri dalam keterangan tertulis, Senin (29/12/2025).
Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama Bank Jateng, Irianto Harko Saputro menyatakan kesiapannya dalam menghadirkan sistem keuangan desa yang modern dan transparan melalui dukungan teknologi perbankan terkini.
“Dengan aplikasi Siskeudes TNT (Transaksi Non Tunai) yang saat ini digunakan, proses pengelolaan dana desa oleh Pemerintah Desa di Jawa Tengah akan semakin efisien, aman, dan memberikan manfaat besar, terutama dalam hal monitoring penggunaan dana desa secara akuntabel,” ujar Irianto.
Selain aspek digitalisasi, Bank Jateng juga telah menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui program Samsat Budiman yang melibatkan 839 BUMDes, penguatan Koperasi Desa Merah Putih melalui QRIS, serta pendampingan literasi keuangan oleh Agen Duta Bank Jateng.
Sementara itu, Bupati Boyolali Agus Irawan menyampaikan apresiasinya atas terpilihnya Boyolali sebagai pusat sinergi ini, sekaligus menjadi persiapan menuju Hari Desa Nasional 2026.
“Ini adalah langkah konkret untuk memastikan kemudahan kedepannya. Kerja sama ini sangat strategis karena menyentuh aspek akselerasi ekonomi agar BUMDes kita mampu berdaya saing secara profesional, serta mendorong tata kelola keuangan desa yang lebih akuntabel,” ungkap Agus.
Sekedar informasi, penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Kantor Bupati Boyolali pada Senin (29/12) ini diharapkan menjadi tonggak baru bagi bangkitnya ekonomi desa yang lebih tangguh dan berkelanjutan, selaras dengan visi ‘Maju Desanya, Sejahtera Rakyatnya, Kuat Negaranya’.
