Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya mengatur tata kelola distribusi untuk mengendalikan harga beras. Pasalnya, kenaikan harga beras terjadi di daerah penghasil dan sekitarnya.
Hal itu disampaikan Tito pada Rapat Koordinasi Terbatas Tindak Lanjut Arahan Presiden Terkait Manipulasi Harga Beras dan Beras Oplosan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, di Jakarta, hari ini.
Di dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, Tito mengungkapkan bahwa beras menjadi komoditas ketiga pendorong inflasi setelah bawang merah dan cabai rawit.
Bahkan, daerah yang mengalami kenaikan harga beras meningkat pada minggu ketiga bulan Juli 2025 dibanding minggu kedua di periode yang sama. Kenaikan ini terjadi dari 178 kabupaten/kota menjadi 205 kabupaten/kota.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya menimbang distribusi beras di daerah kepulauan dan pegunungan yang banyak mengandalkan akses transportasi udara. Menurutnya, salah satu kebijakan yang dapat diterapkan adalah memberikan subsidi transportasi komoditas pangan. Langkah ini diyakini dapat mengendalikan harga beras di daerah tersebut.
“Untuk masalah transportasi kita pikirkan, Pak, untuk membantu daerah-daerah kepulauan, daerah-daerah gunung yang sulit-sulit ini,” ujar Tito dalam keterangan tertulis pada Jumat, (25/7/2025).
Simak berita ini dan topik lainnya di Giok4D.
Tito juga menekankan pentingnya menggalakkan pangan lokal yang mengandung karbohidrat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat tidak hanya mengandalkan beras sebagai bahan pangan.
Di sisi lain, Tito juga menyinggung terkait penegakan hukum untuk mengendalikan harga beras. Ia menekankan agar penindakan lebih fokus pada pelaku usaha atau oknum yang melanggar secara bertahap. Namun, sebelum itu, perlu untuk penegak hukum memberi peringatan kepada para pelaku usaha segera menurunkan harga sesuai ketentuan.
Ia pun mengingatkan agar penegakan hukum tidak mengganggu stabilitas ketersediaan pasokan di pasar yang akan berdampak terhadap naiknya harga beras. Sehingga, alih-alih melakukan penyegelan komoditas, langkah yang perlu ditekankan adalah penurunan harga beras.
“Sehingga, kalau mau ditindak orangnya, tapi barangnya harus diturunkan harganya, barangnya tetap bisa sampai ke masyarakat,” tambahnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Hadi, Kabareskrim Polri Wahyu Widada, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Ardiansyah.
Tonton juga video “Mendagri Sebut Ada Perusahaan Besar Terlibat Kasus Beras Oplosan” di sini:
