Sekjen Sarmuji menilai usulan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin terkait dua pola pilkada perlu diperbanyak. Sarmuji menilai dengan penunjukan langsung gubernur oleh pusat akan menghilangkan keterlibatan daerah.
“Kita perlu memperbanyak opsi. Rasanya kalau ditunjuk langsung oleh pusat keterlibatan daerah menjadi nihil,” kata Sarmuji kepada wartawan, Jumat (25/7/2025).
“Akan lebih bagus tetap ada keterlibatan representasi masyarakat daerah,” sambungnya.
Terkait potensi berkurangnya money politic dengan penunjukan langsung, Sarmuji menegaskan pilkada tak hanya persoalan uang. Namun, dia menekankan pilkada merupakan keterlibatan emosional dengan masyarakat.
“Pilkada bukan hanya soal uang. Tapi juga tentang keterikatan emosional dengan masyarakat daerah. Keterikatan itulah yang melahirkan keberpihakan. Apapun sistemnya keberpihakan terhadap masyarakat daerah tidak boleh hilang,” ujarnya.
Sarmuji pun mengaku setuju dengan saran dari Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR Puan Maharani agar partai politik duduk bersama dan mendiskusikan usulan-usulan yang muncul pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan pemilu.
“Sangat perlu (diskusi bersama), paling tidak bisa menyamakan frekuensi terlebih dahulu,” tuturnya.
Sebelumnya, Cak Imin menanggapi terkait ide pemilihan kepala daerah. Cak Imin mengatakan ada dua hal yang menjadi kesimpulan PKB dalam pengkajian ulang pemilihan kepala daerah secara langsung.
“Jadi sebetulnya hasil pertemuan NU di beberapa kali munas, musyawarah nasional memerintahkan kepada PKB untuk mengkaji ulang pemilihan kepala daerah secara langsung. Satu, kesimpulannya seluruh kepala daerah habis biaya mahal untuk menjadi kepala daerah, yang kadang-kadang tidak rasional. Yang kedua, ujung-ujungnya pemerintah daerah juga bergantung kepada pemerintah pusat dalam seluruh aspek, belum bisa mandiri atau apalagi otonom,” kata Cak Imin di JCC Senayan, Rabu (23/7).
