Kelompok menggelar deklarasi kebangsaan. Deklarasi ini disampaikan bertepatan dengan momentum peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-80 pada 17 Agustus mendatang.
Cipayung Plus ini terdiri dari Ketum PB PMII M Shofiyulloh Cokro, Ketum PB HMI Bagas Kurniawan, Ketum DPP IMM Riyan Betra Delza, Ketum PP Hikmahbudhi Candra Aditya Nugraha, Ketum EN-LMND Muh Asrul, Ketum PP KMHDI I Wayan Darmawan, Ketum PP GMKI Prima Surbakti, Ketum PP PMKRI Susana Kandaimu, Ketum PP KAMMI Ahmad Jundi Khalifatullah, dan Ketum PP Hima Persis Sholahudin Hasan.
Dalam deklarasi itu, Cipayung Plus menyoroti Indonesia yang akan mengalami bonus demografi. Namun, mereka menilai hal itu berpotensi menjadi bencana demografi, sebab mayoritas tenaga produktif tidak terakomodir dalam lapangan pekerjaan, serta minimnya lapangan pekerjaan.
“Pemerintah perlu memperluas program industrialisasi melalui hilirisasi untuk membuka lapangan pekerjaan. Namun, tenaga produktif yang ada perlu mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam memperkuat keahlian dan keterampilan agar mampu bersaing dengan tenaga kerja asing dalam pertarungan dunia kerja,” bunyi deklarasi Cipayung Plus, Kamis (14/8/2025).
Mereka meminta pemerintah mempercepat program strategis yang berhubungan dengan kebutuhan dasar rakyat.
“Sangat ironis memasuki usia hampir 1 abad, tetapi mayoritas rakyat Indonesia masih kesusahan dalam mengakses pendidikan, kesehatan, air bersih, tempat
tinggal layak, dan pekerjaan layak. Ditambah dengan keberadaan konflik agraria yang cenderung,” lanjut keterangan deklarasi tersebut.
Oleh karena itu, mereka menilai di usia 80 tahun ini, pemerintah harus menjawab tantangan Indonesia saat ini. Dia juga mendorong pemerintah melakukan langkah-langkah. Adapun poin-poin yang disampaikan Cipayung Plus sebagai berikut:
1. Mendorong politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dalam menjalin hubungan internasional dengan memperkuat isu perdamaian dunia dan keadilan sosial
2. Pemerintah memastikan pembukaan lapangan kerja lewat program industrialisasi untuk mengurangi kesenjangan sosial.
3. Memaksimalkan dan mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar rakyat seperti pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, air bersih, pekerjaan layak sebagai prasyarat menuju negara maju dan mengatasi ketimpangan sosial.
4. Mendukung dan terlibat aktif dalam gerakan mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan serta kemandirian energi sebagai perwujudan dari pasal 33 UUD 1945
5. Mendorong penyelesaian konflik agrarian dan menjalankan UUPA 1960
6. Mendorong Indonesia untuk memperkuat data bagi seluruh rakyat Indonesia
7. Mendesak pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pariwisata
8. Dalam memaksimalkan bonus demografi dan perkembangan teknologi, pemerintah harus melakukan transformasi kebijakan dalam pembangunan manusia Indonesia.
