Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) makan bergizi gratis () agar segera memiliki sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS). Namun, saat ini dari 50 SPPG yang sudah beroperasi, hanya 1 SPPG yang sudah memiliki SLHS.
“Dapur ada 90 tapi yang sudah beroperasi sekitar 50, yang termasuk bersertifikat baru satu, delapan dalam proses,” kata Asda I Pandeglang, Doni Hermawan, Jum’at (14/11/2025).
Doni memastikan pembuatan sertifikat ini tidak dipungut biaya dan prosesnya cepat. Ia menyatakan Pemkab Pandeglang telah membentuk tim untuk percepatan progam MBG di Pandeglang.
“Dan kami kemarin rapat dengan satgas,
berharap semua syarat-syarat yang dibutuhkan oleh dapur MBG segera dipenuhi karena kami sudah membentuk tim untuk percepatan pembuatan sertifikat,” tambahnya.
Doni belum mengetahui pasti apakah dapur yang belum memiliki sertifikat bisa ditutup atau tidak. Sebab menurutnya, penutupan dapur hanya bisa dilakukan oleh BGN.
“Sementara karena memang dalam proses untuk mendapatkan sertifikat itu kami masih menunggu, kami melihat aturannya apakah tidak bersertifikat ditutup sementara atau tidak, kita belum tau itu kewenangan dari pemerintah pusat,” katanya.
Doni mengatakan dapur MBG di Pandeglang ditargetkan sebanyak 130. Dapur itu katanya akan tersebar di 35 kecamatan hingga wilayah terpencil.
“Target di Pandeglang sesuai dengan arahan itu sekitar 130 berarti ada sekitar 40 lagi yang masih belum ada titik koordinat,” ucapnya.
