Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Sejarah (FKMPS) melakukan dialog bersama Menteri Kebudayaan Fadli Zon di Gedung Kementerian Kebudayaan, Senayan, Jakarta, untuk menyampaikan aspirasi sekaligus dukungan dan kesediaan berkolaborasi dengan pemerintah dalam hal penulisan sejarah nasional.
Fadli Zon menyambut baik kedatangan FKMPS, dan menyampaikan harapan bahwa Kementerian Kebudayaan menargetkan buku sejarah ini akan diterbitkan sebagai bagian dari peringatan 80 Tahun Indonesia Merdeka.
Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Sejarah (FKMPS) yang diwakili oleh Ketua, Batara Hutagalung; Dewan Pembina, Dr. (HC) Heppy Trenggono; dan Dewan Pakar, Prof. Taufik Abdullah, Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi, serta sejumlah tokoh lainnya, menyampaikan beberapa hal yang menjadi fokus utama diskusi, yakni pada pentingnya pendidikan sejarah yang akurat, narasi nasional yang netral, dan pelestarian warisan budaya dalam berbagai format media.
Fadli Zon pada kesempatan tersebut turut menyampaikan ihwal pembentukan kembali Direktorat Sejarah dan Museum, serta diskusi mengenai proyek besar penulisan sejarah nasional. Proyek ini mencakup penyusunan sepuluh volume buku sejarah Indonesia dari masa peradaban awal hingga masa kini.
Proses ini melibatkan para sejarawan dan ahli dari berbagai universitas di Indonesia, dan tengah dalam tahap uji publik dengan mengumpulkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan.
Selanjutnya Fadli Zon turut menjelaskan bahwa tim penulis penulisan sejarah nasional terdiri dari lebih dari 113 akademisi dan ahli yang tersebar di 34 universitas dan lembaga penelitian.
Kemudian ia menyampaikan jika masukan-masukan dari sesi uji publik ini akan dimasukkan ke dalam naskah final, yang direncanakan untuk diterbitkan tepat waktu dalam rangka memperingati 80 tahun kemerdekaan Indonesia.
“Selain uji publik, kami juga menerima audiensi dari berbagai organisasi, termasuk TNI, Polri, ormas Islam seperti Muhammadiyah, NU, dan Persis, serta lembaga-lembaga masyarakat lainnya. Mereka memberikan catatan dan sumber-sumber penting yang akan dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam penulisan,” jelas Fadli Zon dalam keterangan tertulis, Selasa (5/8/2025).
“Saya berharap FKMPS juga dapat memberikan masukan tambahan dan perspektif historis. Penulisan sejarah ini juga akan dipastikan mengedepankan perspektif Indonesia-sentris dan relevan bagi generasi muda, serta dilengkapi dengan materi pelengkap seperti film dokumenter, komik sejarah, dan tutorial interaktif,” sambungnya.
Sebelumnya Batara Hutagalung menyampaikan sejumlah harapannya di forum diskusi kepada Fadli Zon akan penulisan sejarah nasional. FKMPS mengharapkan proses penulisan dijalankan dengan hati-hati, proper, dan hasilnya tidak menjadi polemik di tengah masyarakat.
Fadli Zon kemudian menyampaikan jika selama sekitar 26 tahun, Indonesia tidak menulis sejarah nasional secara menyeluruh. Menurutnya jika merujuk pada dokumen resmi pemerintah, penulisan sejarah besar terakhir adalah Seri Nasional Indonesia yang diterbitkan pada tahun 1975 dan diperbarui pada tahun 1984. Pemutakhiran memang sempat dilakukan pada tahun 2008 tetapi hanya mencakup enam topik, dan bahkan tidak sampai pada pemilu 1999.
“Memang ada karya lain seperti Indonesia dalam Arus Sejarah (IDAS), namun penyusunannya bersifat tematik dan tidak mengikuti alur sejarah secara kronologis. Oleh karena itu, Presiden Prabowo, memandang penting untuk kembali menulis sejarah Indonesia secara komprehensif dan berkesinambungan,” jelas Fadli Zon.
Pada akhir pertemuan Fadli Zon menyampaikan jika ini adalah bagian dari upaya kita untuk menulis dan menegaskan identitas peradaban Indonesia yang tua dan kaya. Sejarah menurutnya tidak boleh dihapus, justru harus dibangkitkan dan diperkuat dengan Indonesia- sentris.
“Penulisan ini adalah tanggung jawab kita bersama, dan oleh karena itu kami membuka ruang diskusi, kritik, dan masukan dari masyarakat luas agar hasil akhirnya benar-benar merepresentasikan perjalanan bangsa Indonesia,” tutup Fadli Zon.
Turut hadir dalam forum ini yakni Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, Ismunandar, dan Direktur Direktorat Sejarah dan Permuseuman, Agus Mulyana.
