Kelompok kembali menegaskan mereka tidak ingin memerintah atas setelah perang melawan berakhir. Hamas juga menyatakan telah menyetujui pembentukan komite teknokratis untuk mengelola daerah kantong Palestina itu pada tahap selanjutnya dalam .
Penegasan tersebut, seperti dilansir Al Arabiya, Sabtu (6/12/2025), disampaikan oleh seorang pejabat senior Hamas, yang enggan disebutkan namanya, yang mengatakan kepada Al Arabiya pada Jumat (5/12) bahwa Hamas tidak ingin melanjutkan pemerintahan di Jalur Gaza.
Pejabat senior Hamas itu menambahkan bahwa Hamas telah menyetujui pembentukan komite teknokratis untuk mengelola daerah kantong Palestina tersebut pada tahap selanjutnya.
Diungkapkan oleh pejabat senior itu yang bahwa Hamas juga telah menyetujui semua nama yang diusulkan untuk badan teknokratis tersebut. Pejabat senior Hamas itu menekankan bahwa terdapat kesepakatan internal mengenai daftar tersebut.
Namun demikian, dikatakan oleh pejabat senior Hamas tersebut bahwa meskipun ada kemajuan dalam perundingan, Israel telah menghalangi implementasi praktis dari langkah-langkah yang disepakati di lapangan.
Mengenai pasukan internasional yang akan dikerahkan ke Jalur Gaza, pejabat senior Hamas itu mengatakan bahwa pengerahan pasukan internasional akan dibatasi secara ketat untuk memantau gencatan senjata, alih-alih mengelola Jalur Gaza atau mengambil bagian dalam pemerintahan internal.
Peran pasukan internasional, menurut pejabat senior Hamas, adalah untuk memisahkan pihak-pihak yang bertikai dan mencegah bentrokan baru.
Dia menambahkan bahwa negara-negara mediator mendukung pemberian peran pemantauan kepada pasukan internasional mana pun yang nantinya dikerahkan sebagai bagian dari pengaturan gencatan senjata Gaza.
Kesepakatan gencatan senjata, yang didasarkan pada rencana perdamaian usulan Presiden (AS) , mulai berlaku sejak 10 Oktober lalu. Gencatan senjata ini menghentikan perang selama dua tahun di Jalur Gaza, meskipun kedua pihak saling menuduh adanya pelanggaran.
Beberapa hari setelah gencatan senjata berlaku, tepatnya pada 12 Oktober lalu, Hamas juga menyatakan bahwa pihaknya tidak akan berpartisipasi dalam pemerintahan di Jalur Gaza pascaperang.
Hamas, menurut sumber Hamas yang dikutip AFP pada saat itu, mengatakan akan melepaskan kendali atas Jalur Gaza, namun tetap menjadi “bagian fundamental” dari struktur Palestina.
“Bagi Hamas, pemerintahan Jalur Gaza merupakan isu yang sudah diselesaikan. Hamas tidak akan berpartisipasi sama sekali dalam fase transisi, yang berarti telah melepaskan kendali atas Jalur Gaza, tetapi tetap menjadi bagian fundamental dari struktur Palestina,” kata sumber Hamas itu kepada AFP.
Kesepakatan gencatan senjata, yang didasarkan pada rencana perdamaian usulan Presiden (AS) , mulai berlaku sejak 10 Oktober lalu. Gencatan senjata ini menghentikan perang selama dua tahun di Jalur Gaza, meskipun kedua pihak saling menuduh adanya pelanggaran.
Beberapa hari setelah gencatan senjata berlaku, tepatnya pada 12 Oktober lalu, Hamas juga menyatakan bahwa pihaknya tidak akan berpartisipasi dalam pemerintahan di Jalur Gaza pascaperang.
Hamas, menurut sumber Hamas yang dikutip AFP pada saat itu, mengatakan akan melepaskan kendali atas Jalur Gaza, namun tetap menjadi “bagian fundamental” dari struktur Palestina.
“Bagi Hamas, pemerintahan Jalur Gaza merupakan isu yang sudah diselesaikan. Hamas tidak akan berpartisipasi sama sekali dalam fase transisi, yang berarti telah melepaskan kendali atas Jalur Gaza, tetapi tetap menjadi bagian fundamental dari struktur Palestina,” kata sumber Hamas itu kepada AFP.
