Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengusulkan agar sisa kuota haji milik Kazakhstan yang tak terpakai bisa dimanfaatkan oleh calon jemaah haji asal Indonesia. Usulan ini disampaikan langsung saat kunjungan kehormatan ke Kantor Muftiyat Kazakhstan di Astana, Senin (22/4).
Dalam pertemuan itu, HNW yang juga anggota Komisi VIII DPR RI didampingi Duta Besar RI untuk Kazakhstan, Fadjroel Rachman. Dalam kesempatan itu, HNW diterima langsung oleh Grand Mufti Kazakhstan (Naurizbay Haji Taganuly) didampingi oleh Wakil Mufti. Dialog berlangsung sangat akrab dan hangat dengan berbahasa Arab, karena baik Mufti maupun wakilnya, sama seperti HNW, alumni pendidikan tinggi di Timur Tengah. Grand Mufti menyambut baik berbagai usulan dan inisiatif kerja sama yang disampaikan oleh HNW.
Salah satu isu strategis yang dibahas adalah terkait kuota haji Kazakhstan yang mencapai 10.000 jemaah, namun menurut Mufti Kazakstan, selama ini kuota tersebut belum terserap habis. Tahun lalu hanya terpakai 5.000 kuota saja, bahkan tahun ini berpotensi hanya terpakai sekitar 4.500, artinya ada 5.000-an lebih kuota haji yang tidak terpakai.
“Kami mengusulkan agar sisa kuota haji Kazakhstan yang belum dimanfaatkan itu bisa diberikan kepada calon jemaah haji Indonesia. Ini akan sangat membantu umat Islam di Indonesia yang begitu antusias untuk berhaji, tapi harus menunggu puluhan tahun karena panjangnya daftar tunggu,” ujar HNW dalam keterangannya, Kamis (24/4/2025).
Menurutnya, langkah ini merupakan salah satu bentuk nyata diplomasi parlemen sesuai fungsinya, untuk mencari solusi dan memperjuangkan aspirasi konstituen yg bisa berlaku lintas negara dengan mengedepankan solidaritas dan kerja sama saling bantu sesama umat Muslim berbasis pada prinsip ukhuwah Islamiyah. untuk itu, HNW pun mengapresiasi respons positif dari pihak Muftiy Kazakhstan terhadap usulan tersebut.
“Alhamdulillah, pihak Grand Mufti memahami dan merespons dengan sangat baik usulan terkait kuota haji Kazakstan yang tidak terserap itu. Maka semoga hal positif ini bisa lebih dioperasionalkan dalam pertemuan berikut Komisi 8 DPRRI dengan Wakil Mufti Kazakstan yang membidang haji sebagaimana dipesankan oleh Grand Mufti. Juga sangat penting pihak pemerintah Indonesia untuk menindaklanjuti pintu yang sudah dibuka ini, dengan mengkomunikasikan ke pihak Saudi Arabia yang juga tentunya lebih sepakat bila semua kuota bisa terpakai habis, karena menurut Mufti, persetujuan dari Saudi Arabia diperlukan agar niat baik ini bisa dilaksanakan. Atau bahkan Pemerintah bisa mengusulkan agar OKI membahas ulang soal kuota haji termasuk pemanfaatan kuota yang tidak terserap ini, agar bisa ada solusinya,” ucapnya.
“Mengingat sudah sangat lamanya ketentuan kuota haji ini diputuskan, sementara banyak sekali perkembangan bahkan di Saudi Arabia (Mekah dan ArMuzNa), juga dengan adanya kasus tidak terserapnya kuota di suatu negara, sementara negara lain terjadi antrean yang sangat panjang, dengan misalnya diizinkannya kerja sama bilateral antar negara OKI dll, seperti antara Indonesia dengan Kazakstan, untuk memaksimalkan penyerapan kuota haji tersebut,” imbuh HNW.
Selain persoalan haji, pertemuan juga membahas peluang kerja sama pendidikan Islam, pertukaran pelajar, dan penguatan dakwah moderat di kawasan Asia Tengah dan Asia Tenggara.
Kunjungan ini menjadi salah satu bentuk nyata dari upaya diplomasi parlemen Indonesia yang mengedepankan kemaslahatan konstituen, umat dan kepentingan nasional, serta mempererat hubungan dengan dunia internasional termasuk dunia Islam, sesuai konteksnya.
Related posts:
