Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) menegaskan sejak dahulu bangsa Indonesia sudah akrab dengan keberagaman/kemajemukan. Termasuk ketika mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.
Menurutnya, itu sangat terlihat dalam keanggotaan lembaga-lembaga yang mempersiapkan Indonesia Merdeka seperti BPUPKI, Panitia 9 maupun PPKI. Tetapi keberagaman (kebhinekaan), itu tidak untuk dijadikan sebagai bahan pecah belah, perdebatan dan konflik. Melainkan justru digunakan untuk harmoni, toleransi dan wujudkan solusi, kesepahaman, kesepakatan yang menyatukan (Bhinneka Tunggal Ika).
“Tetapi sering dilupakan, di antara mereka, ada anggota PPKI, yaitu satu tokoh dari Provinsi Bali yang ikut andil sebagai anggota PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Beliau terlibat dalam menyepakati Pancasila pada versi finalnya (18 Agustus 1945), penyusunan UUD 45, serta hadir pada saat pembacaan proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945. Dia adalah I Gusti Ketut Pudja, kelahiran Buleleng, yang menjadi putra Bali pertama yang meraih gelar Meester in de Rechten (sarjana hukum),” ungkap HNW dalam keterangannya, Sabtu (1/11/2025).
Pernyataan itu disampaikan HNW saat menjadi narasumber Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, kerjasama MPR dengan DPW PKS Provinsi Bali. Acara tersebut berlangsung di Bali, Jumat (31/10) malam.
Keanekaragaman, kata HNW, Indonesia itu menyebabkan para pendiri bangsa yang memiliki latar belakang dan asal usul yang berbeda-beda. Ada yang berpendidikan umum ada yang dari Pesantren, dari dalam negeri maupun luar negeri.
Ada yang dari parpol, lanjut HNW, juga ormas. Berasal dari suku bangsa dan budaya, adat kebiasaan juga agama yang berbeda-beda. Tetapi, mereka bisa menghasilkan solusi dan akhirnya hadirkan kesepakatan soal dasar dan ideologi negara serta konstitusi negara Indonesia yang mereka proklamasikan kemerdekaannya.
Oleh Presiden SBY, Pada 2011 I Gusti Ketut Pudja dianugerahi gelar pahlawan nasional. Karena itu, menurut HNW, Partai Politik di Bali, termasuk PKS Bali yang juga bagian dari PKS Indonesia harus mampu melanjutkan peran mensejarah, sebagaimana diwariskan dan diteladankan para Bapak Bangsa pahlawan-pahlawan Nasional. Tak boleh ada sekat yang membeda-bedakan keberagaman, itu semua untuk menjaga keutuhan dan keberlanjutan NKRI, apalagi untuk dapat menuju Indonesia 2045 dengan sukses.
“Itulah peran mensejarah, yang harus diulangi dan dilanjutkan oleh kita semua, agar 4 pilar MPR RI yang mereka wariskan, dapat terus dijaga dan diwujudkan, dan itu menjadi tantangan mensejarah, guna suksesnya bangsa dan negara Indonesia menyongsong Indonesia emas 2045. Agar generasi kita bisa menjadi solusi dari sesuatu yang terbuka untuk diperdebatkan, sebagaimana para bapak bangsa memberikan keteladanan menghadirkan solusi kenegarawanan dengan hadirnya Pancasila,UUD 45,NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, agar kita sampai pada 2045, agar semua pihak dapat kembali memberikan yang terbaik, dan mau menerima yang terbaik,untuk kebaikan Indonesia,”kata HNW.
Pada kesempatan itu, politisi PKS dapil Jakarta 2 itu juga mengatakan dirinya pernah menyampaikan kepada Pimpinan PBB di Jenewa, bahwa salah satu fungsi tugas MPR adalah melakukan sosialisasi dasar dan ideologi negara Pancasila, konstitusi negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bentuk negara NKRI dan semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Mereka kagum, karena hanya ada satu negara di dunia yaitu Indonesia yang memiliki lembaga negara mengadakan sosialisasi nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara untuk disampaikan kepada para warga negaranya.
“Dengan cara itu, rakyat menjadi semakin tahu, bahwa mereka bukan hanya memilih dan dipilih secara demokratis. Tetapi juga mengetahui, untuk apa ada negara, dan ke mana negara hendak diarahkan, yang tentunya adalah untuk mewujudkan cita2 besar Indonesia Merdeka sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 45,”pungkasnya.
