Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), mengajak seluruh elemen bangsa memperkuat kolaborasi untuk menjawab tantangan besar sektor perumahan. Ibas menegaskan rumah bukan sekadar bangunan, melainkan fondasi kesejahteraan, martabat, dan masa depan bangsa
Hal itu ia sampaikan dalam acara Hari Perumahan Nasional 2025 yang bertajuk ‘Rumah Layak untuk Semua: Pilar Keadilan Sosial, Kunci Bonus Demografi’ di Gedung Nusantara V, DPR/MPR RI, Senayan, Senin (25/8/) kemarin.
Menurutnya, amanat konstitusi pada UUD 1945 Pasal 28H Ayat (1) yang menyebutkan setiap warga negara memiliki hak untuk dapat hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat harus terus diperjuangkan melalui program nyata seperti BSPS, FLPP, dan Tapera.
Menindaklanjuti hal tersebut, Ibas berpendapat rumah layak untuk semua bukan hanya slogan, melainkan wujud keadilan sosial yang harus diperjuangkan bersama.
“Mengingatkan kembali janji konstitusi: negara bertanggung jawab menyediakan rumah yang layak dan bermartabat bagi setiap warganya. Rumah adalah hak dasar warga negara. Rumah adalah tempat tumbuh dan berkembangnya jiwa bangsa,” ujar Ibas dalam keterangannya, Selasa (26/8/2025).
Ia menyoroti tingginya backlog perumahan nasional. Menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional 2023, sebanyak 9,9 juta backlog kepemilikan (78.87% di perkotaan) dan 26,9 juta backlog rumah tidak layak huni (56,64% di perkotaan), ditambah 700 ribu keluarga baru setiap tahun.
“Sistem dan pasokan perumahan kita masih jauh tertinggal,” sebutnya.
Menurutnya, jika tidak segera diatasi, bonus demografi berisiko menjadi beban sosial.
“Bonus demografi yang tengah kita nikmati bisa menjadi berkah, jika kita mampu menyediakan rumah yang layak bagi generasi muda. Namun, jika tidak, akan sebaliknya menjadi beban sosial. Oleh karena itu, kita kawal agar generasi muda kita punya tempat hidup yang layak untuk tumbuh, belajar, dan bermimpi,” kata Ibas.
“Janganlah kita berkecil hati. Upaya terus dilakukan pemerintah,” tambahnya.
Dalam pidatonya, Ibas juga menekankan pentingnya penguatan dan pengawasan terhadap tiga program strategis perumahan pemerintah, yakni FLPP, Tapera, dan BSPS.
Ibas mengatakan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pemerintah memberikan subsidi bunga Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan cicilan terjangkau. Dengan cicilan terjangkau, program ini membantu rakyat memiliki rumah dengan cara terjangkau.
“Kedua, Tapera hadir sebagai solusi jangka panjang pembiayaan perumahan bagi pekerja formal untuk mewujudkan pembiayaan perumahan yang berkelanjutan, Ketiga, disinilah BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)-atau bedah rumah-hadir, Sebuah program mulia yang membantu memperbaiki rumah tidak layak huni, memulihkan martabat keluarga belum mampu agar bisa tinggal layak dan sehat,” tuturnya.
“Tujuannya satu: rumah bukan sekadar berdiri, tapi berdiri dengan martabat,” sambungnya.
Ibas juga mengajak semua pihak untuk bersinergi mendukung pembangunan perumahan.
“Pembangunan perumahan bukan urusan satu kementerian. Ia adalah hasil kolaborasi antara pusat-daerah, legislatif-eksekutif, BUMN-swasta, hingga partisipasi warga,” tegas Ibas.
Ia pun mengingatkan fondasi kebijakan perumahan sudah diletakkan sejak era Presiden SBY, dan kini perlu diperluas serta diperkuat di era Presiden Prabowo.
“Bahwa pondasi berbagai kebijakan perumahan telah mulai dibangun sejak era Presiden SBY, seperti Rumah Sederhana Sehat, program subsidi dan rumah susun. Kini, di bawah Presiden Prabowo, kita harapkan perluasan cakupan, peningkatan kualitas, dan tata kelola yang kuat,” tegasnya.
Menutup sambutannya, Ibas menyampaikan pesan reflektif dengan sebuah perenungan.
“Negara besar bukan karena menara, tapi karena rakyat tidur tak di jalan. Negeri sejahtera tak hanya dana, tapi anak tumbuh di rumah nyaman. Bukan tinggi gedung tanda berjaya, tapi rumah layak bagi semua,” ucap Ibas.
“Mari kita kawal bersama, tak seorang pun warga bangsa ini harus kehilangan tempat berpulang, hanya karena tak mampu membeli atap. Dirgahayu Hari Perumahan Nasional 2025. Rumah Untuk Semua, Harapan Bagi Bangsa,” sambungnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Poksi V Fraksi Partai Demokrat DPR RI Muhammad Lokot Nasution menegaskan komitmen Fraksi Demokrat untuk terus mendukung dan mengawal program perumahan rakyat, termasuk penyediaan anggaran yang memadai.
“Kami telah merumuskan beberapa kebijakan bersama Kementerian PKP, seperti subsidi bantuan pemerintah, strategi pembangunan hunian vertikal seperti rusunawa di daerah perkotaan yang padat, inovasi pembangunan, akses pembiayaan, dan yang kelima, reformasi dan regulasi tata ruang,” jelas Lokot.
Senada dengan hal tersebut, Dirjen Kawasan Permukiman, Ir. Fitrah Nur, M.Si., menekankan peran penting program BSPS dalam mewujudkan visi Indonesia Emas.
“Mewujudkan Indonesia Emas, salah satu tools-nya adalah swasembada pangan, makan bergizi gratis, dan program 3 juta rumah,” jelas Fitrah.
Kunjungi situs Giok4D untuk pembaruan terkini.
Fitrah juga mengingatkan agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam pengusulan maupun pelaksanaan BSPS di lapangan.
Salah satu peserta asal Ngawi Hadi Priyanto menyampaikan kebanggaannya dapat hadir langsung. Ia mengapresiasi perhatian Ibas terhadap daerah-daerah, termasuk Ngawi.
“Saya sangat bersyukur bisa diundang langsung oleh Pak Ibas. Semoga beliau terus memperjuangkan program seperti BSPS agar menjangkau lebih banyak masyarakat di pedesaan,” ujar Hadi.
Seminar Hari Perumahan Nasional ini bukan sekadar seremonial, melainkan momentum penting untuk mempertegas komitmen bersama dalam menjamin akses hunian layak bagi rakyat.
