Jakarta Kedua Tertinggi Kasus Judol, Pramono Dorong Berantas Tutup Total

Posted on

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan () mencatat Jakarta merupakan wilayah ke dua di Indonesia dengan kasus judi online () tertinggi. Gubernur Jakarta mengatakan hal itu karena penduduk Jakarta yang cukup padat.

“Karena penduduknya padat dan penduduknya banyak dan juga orang sudah menggunakan teknologi handphone-nya kan di situ,” kata Pramono di Shangri La Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2025).

Pramono mengatakan memberantas judi online harus dilakukan dari hulu, bukan hilir. Dalam hal ini, menurutnya sindikat judi online yang harus diberantas.

“Kalau saya, hal yang menyangkut judi online harusnya betul-betul diberantas dari ujungnya. Siapapun yang menyelenggara ini kan bisa,” ucapnya.

Mantan Seskab itu menilai kampanye tentang bahaya judi online tak akan efisien. Terlebih selama akses dan media judi masih ada.

“Bukan persoalan kemudian di ujungnya, karena mau campaign apa aja, menurut saya nggak banyak manfaatnya kecuali yang memang judinya ditutup,” sebut Pramono.

“Seperti beberapa negara yang betul-betul menutup judi online. Sehingga saya termasuk kalau memang betul-betul mau diberantas ya itunya (judinya) ditutup total di Indonesia,” jelasnya.

Ditanya lebih rinci mengenai rencananya memberantas perjudian daring itu, Pramono menyatakan perihal itu bukan kewenangannya. Sehingga dia tak berbicara lebih jauh mengenai hal tersebut.

“Kan ini bukan wilayahnya pemprov ya,” imbuhnya.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana sebelumnya menyebut kuartal pertama 2025, kasus judol paling banyak terjadi di Jawa Barat (Jabar). Selanjut disusul DKI Jakarta.

“Nah saat ini bergerak lima wilayah yang paling masif terkait dengan adanya transaksi judi online itu. Pertama adalah Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Timur,” kata Ivan kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (7/5).

Data tersebut bersifat fluktuatif. Ivan mencontohkan Jakarta yang sempat di peringkat lima tahun lalu, kini telah naik menjadi peringkat dua.

“Contohnya misalnya tahun 2024 di Q1 itu DKI Jakarta itu nomor lima. Nah sekarang di Q1, DKI Jakarta naik ke nomor dua. Nah ini terus bergerak,” tuturnya.