Kawasan Transmigrasi Ponu Berpeluang Jadi Pusat Ekonomi Baru

Posted on

Menteri Transmigrasi RI Iftitah Sulaiman bertemu dengan Bupati Timor Tengah Utara Yosep Falentinus Delasalle Kebo. Pertemuan ini membahas rencana strategis peluang pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal di wilayah TTU yaitu industri garam dan sektor pariwisata.

Dalam audiensi tersebut, Yosep juga menjabarkan potensi yang ada di wilayahnya, salah satunya Kawasan Transmigrasi Ponu. Ia juga menyampaikan sejumlah potensi unggulan yang dimiliki kabupatennya, khususnya di kawasan pesisir yang kaya akan sumber daya perikanan dan kelautan.

“Salah satu kawasan transmigrasi yang menjadi fokus pembahasan adalah Kawasan Transmigrasi Ponu, yang merupakan kawasan transmigrasi terbesar di Kabupaten TTU. Kawasan ini dinilai strategis dan memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan,” kata Yosep, dalam keterangan tertulis, Senin (19/5/2025).

Dua sektor yang menjadi sorotan utama adalah pengembangan produksi garam dan potensi pariwisata yang dinilai memiliki prospek besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal serta pemberdayaan masyarakat, Senin (19/5). Menteri Transmigrasi RI Iftitah Sulaiman menyambut baik usulan dan potensi yang disampaikan.

Dirinya menegaskan program transmigrasi saat ini telah mengalami transformasi paradigma yang berorientasi kesejahteraan masyarakat. Menurut Iftitah, transmigrasi sekarang tidak lagi sekadar memindahkan penduduk, tetapi mengembangkan potensi wilayah secara komunal.

“Tujuan kita adalah membentuk kawasan ekonomiterpadu yang mandiri dan berkelanjutan,” ujar Iftitah.

Iftitah juga menambahkan Kementrans siap bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mendorong pengembangan kawasan Ponu, termasuk mendukung infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi, dan investasi sektor produktif seperti industri garam dan sektor pariwisata. Kementrans dan Pemkab TTU sepakat untuk menindaklanjuti pertemuan ini dengan penyusunan rencana aksi bersama, termasuk pemetaan potensi dan penyiapan dukungan teknis maupun regulasi yang dibutuhkan.