Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan () bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyepakati nota kesepahaman, salah satunya pengembangan hilirisasi kelapa. Kerja sama ini menegaskan dukungan program ketahanan pangan.
“Dengan penandatanganan kerja sama ini, kami mendapat dukungan dalam pelaksanaan program hilirisasi kelapa. Kami sudah siapkan 360.700 pohon di seluruh ke Indonesia. Untuk itu, kami sudah siapkan 1.300 hektare lebih lahan. Jika lahan tersebut kurang, kita dapat melibatkan masyarakat dalam penyediaan lahan,” kata Menteri Imipas, Agus Andrianto, di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Senin (15/9/2025).
Agus juga menyampaikan Kemen Imipas akan memberikan penilaian, baik kepada Kepala Kantor Wilayah maupun Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang daerahnya menghasilkan kelapa agar melakukan pembibitan, lalu mendistribusikannya sehingga program hilirisasi kelapa dapat berjalan.
“Selain dengan Kementerian PPN/Bappenas, kami juga bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dan pihak lain yang terkait,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy menaruh harapan besar terkait keberhasilan program hilirisasi kelapa. Dia mengatakan kelapa merupakan salah satu komoditas yang menyelamatkan Indonesia.
“Dahulu saat perekonomian Indonesia tidak baik, kelapa merupakan salah satu komoditas yang menyelamatkan Indonesia. Untuk itu, kami melihat saat ini kelapa masih memiliki potensi besar untuk bisa menjadi salah satu penghasil devisa negara. Penghasilan kelapa kita tidak kalah dengan negara lain. Maka, kita harus bisa manfaatkan hal tersebut dengan melakukan hilirisasi kelapa,” tegasnya.
Kerja sama ini turut mendukung Program Hasil Terbaik Cepat yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Dengan banyaknya pihak yang terlibat, diharapkan program hilirisasi kelapa memberikan dampak besar dan menjadi nilai tambah bagi perekonomian.
Lihat juga Video: Menteri ATR/BPN: Tahan Laju Alih Fungsi Lahan Demi Ketahanan Pangan
