Gelagat serangan militer Amerika Serikat terhadap Iran kian menguat. Seorang pejabat militer Barat menyebut semua tanda menunjukkan operasi sudah di ambang pintu. Namun, seperti lumrahnya di era Presiden Donald Trump, ketidakpastian menjadi bagian dari strategi. Hal ini, kata pejabat itu, “membuat semua orang terjaga.”
Washington mulai menarik sebagian personelnya dari sejumlah pangkalan militer di Timur Tengah. Langkah ini diambil setelah Iran memperingatkan negara-negara tetangga bahwa pangkalan Amerika akan menjadi sasaran jika AS melancarkan serangan. Ketegangan regional pun meningkat, seiring upaya Iran menahan gejolak protes domestik terbesar sejak Revolusi Islam 1979.
Di tingkat global, isu Iran juga masuk ke arena diplomasi internasional. Atas permintaan Amerika Serikat, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dijadwalkan menggelar rapat khusus pada Kamis (15/1) untuk membahas situasi Iran. Pertemuan DK PBB menandai meningkatnya perhatian dunia terhadap kemungkinan eskalasi konflik.
Seorang pejabat AS, yang meminta identitasnya dirahasiakan, mengatakan penarikan personel dilakukan sebagai langkah pencegahan di tengah ketegangan yang terus meninggi. Namun di Gedung Putih, Trump mencoba meredam spekulasi. Dia mengaku memilih sikap menunggu, sembari menyebut laporan bahwa tindakan keras aparat Iran terhadap demonstran mulai mereda.
Trump bahkan menyatakan tidak ada rencana eksekusi massal di Iran. Klaim itu, katanya, berasal dari “sumber-sumber yang sangat penting di pihak seberang.” Meski demikian, dia tidak menutup kemungkinan opsi militer, sambil menegaskan bahwa Washington akan “melihat bagaimana prosesnya berjalan.”
Pernyataan itu sejalan dengan sikap Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi yang membantah rencana hukuman gantung terhadap demonstran. “Tidak ada rencana untuk menggantung siapa pun. Itu di luar pertanyaan,” ujarnya dalam wawancara dengan Fox News. Namun kelompok HAM Iran Human Rights yang berbasis di Norwegia mencatat bahwa hukuman gantung tetap lazim terjadi di penjara-penjara Iran.
Jika diputuskan, dua pejabat Eropa memperkirakan intervensi militer Amerika bisa terjadi dalam 24 jam ke depan. Seorang pejabat Israel juga menilai Trump telah memutuskan untuk turun tangan, meski waktu dan skalanya belum jelas. Di Qatar, pemerintah mengakui pengurangan personel di Pangkalan Udara Al Udeid—markas terbesar AS di Timur Tengah — dilakukan sebagai respons atas ketegangan regional.
Berbeda dengan situasi menjelang serangan rudal Iran tahun lalu, sejauh ini belum terlihat evakuasi besar-besaran. Namun, Inggris dilaporkan ikut menarik sebagian personelnya dari pangkalan di Qatar, meski Kementerian Pertahanan di London belum memberi pernyataan resmi.
Gelombang protes di Iran, yang bermula dari kemarahan atas lonjakan harga kebutuhan pokok dan tingginya angka inflasi, berkembang menjadi perlawanan paling serius terhadap rezim para mullah di Teheran. Pemerintah Iran mengakui lebih dari 2.000 orang tewas, sementara kelompok HAM memperkirakan jumlah korban melampaui 2.600 jiwa. Presiden Trump berulang kali mengancam akan campur tangan dan secara terbuka menyerukan rakyat Iran untuk terus berunjuk rasa.
Teheran menuding Amerika Serikat dan Israel ikut menunggangi aksi protes demi memercik revolusi. Seorang pejabat Iran menyebut pemerintahnya telah meminta negara-negara kawasan—dari Arab Saudi hingga Turki — untuk membantu menenangkan Washington. “Jika AS menyerang Iran, pangkalan-pangkalan Amerika di negara-negara itu akan menjadi sasaran,” katanya.
Meski skala kerusuhan mengejutkan, seorang pejabat Barat menilai pemerintah Iran belum berada di ambang kejatuhan. Aparat keamanan, katanya, masih memegang kendali. Di tengah pemadaman internet, televisi pemerintah Iran menayangkan prosesi pemakaman aparat keamanan yang menjadi korban protes. Sementara di jalan-jalan, lautan manusia memadati pusat kota dalam aksi demonstrasi tandingan sebagai dukungan kepada Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei.
Editor: Yuniman Farid
