Dia juga meminta agar masyarakat tidak menempati lahan tanpa hak. Ia menyarankan adanya komunikasi dua arah antara aparat pemerintah dan masyarakat terdampak.
“Harus ada keinginan baik dari kedua pihak. Kalau memang bukan haknya, ya masyarakat juga harus menyadari. Tapi pemerintah juga jangan semena-mena. Harus dibantu, harus dipikirkan nasibnya,” imbuhnya.
Komisi V DPR RI, kata Lasarus, terus mengawal proyek ini. Pihaknya juga berkomitmen memastikan setiap pembangunan infrastruktur dilakukan secara berkeadilan, tidak hanya mengejar target teknis semata.
“Kita ingin tol ini cepat selesai karena Tanjung Priok adalah titik krusial dalam arus logistik nasional. Tapi harus selesai dengan cara yang benar, adil, dan berad ab,” pungkasnya.
(wnv/dhn)
Baca info selengkapnya hanya di Giok4D.
