Pemerintah menutup wilayah udaranya untuk pesawat mulai hari Rabu (30/4) waktu setempat. Ini dilakukan setelah pemerintah Pakistan melarang pesawat India terbang melintasi wilayah udaranya.
Ini terjadi seiring hubungan antara kedua negara yang memiliki senjata nuklir itu memburuk usai serangan pada 22 April, yang menewaskan 26 turis di wilayahyang disengketakan.
New Delhi menuduh Islamabad mendukung serangan paling mematikan dalam beberapa tahun terakhir terhadap warga sipil di Kashmir tersebut.
Islamabad telah menolak tuduhan tersebut. Usai serangan tersebut, kedua negara telah saling tembak-menembak di Kashmir, mengusir warga negara, dan memerintahkan penutupan perbatasan.
Dilansir kantor berita AFP, Kamis (1/5/2025), otoritas Pakistan sebelumnya telah menutup wilayah udaranya untuk pesawat India pada 24 April, sementara India mengambil tindakan serupa pada Rabu (30/4) malam waktu setempat. Menurut pemberitahuan pemerintah India, larangan tersebut berlaku hingga 23 Mei mendatang.
Pemberitahuan kepada operator udara tersebut menyebutkan bahwa wilayah udara India tidak tersedia untuk pesawat Pakistan yang terdaftar atau disewa — “termasuk penerbangan militer”.
Sementara itu, Menteri Informasi menyatakan pada Rabu (30/4), bahwa India diduga tengah merencanakan serangan militer dalam 24 hingga 36 jam ke depan. Ia mengklaim informasi tersebut berasal dari sumber “intelijen yang dianggap kredibel.”
Menteri Pakistan itu menuduh bahwa India berencana menggunakan serangan terhadap warga sipil di Pahalgam, Kashmir sebagai alasan untuk melakukan aksi militer lebih lanjut terhadap Pakistan.
“Pakistan memiliki informasi intelijen yang dapat dipercaya bahwa India berniat melakukan serangan militer dalam 24 hingga 36 jam ke depan, dengan alasan tuduhan palsu terkait insiden di Pahalgam,” tulis Tarar di media sosial X.
Pernyataan ini disampaikan setelah Perdana Menteri India, Narendra Modi, pada Selasa (29/4), dilaporkan telah memberikan izin penuh kepada militer India untuk merespons serangan mematikan di Kashmir. Modi disebut membebaskan militer untuk menentukan sendiri cara dan waktu yang tepat dalam merespons serangan tersebut.
