Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Alimudin Kolatlena, menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap program. Hal itu, katanya, agar program ini benar-benar memutus rantai kemiskinan, terutama bagi masyarakat yang berada dalam kondisi miskin ekstrem.
Alimudin mengatakan telah melakukan kunjungan ke Sekolah Rakyat Sentra Terpadu Prof. Dr. Soeharso di Surakarta, Jawa Tengah. Alimudin mengapresiasi kualitas infrastruktur sekolah, terutama di bagian asrama, namun tetap menyoroti beberapa kekurangan yang perlu segera dibenahi.
“Kita lihat sendiri asramanya sudah cukup representatif. Tapi masih ada kekurangan, misalnya fasilitas komputer belum tersedia. Ini harus segera dilengkapi,” ujar Alimudin, kepada wartawan, Jumat (18/7/2025).
Alimudin menyampaikan Komisi VIII DPR akan terus mendorong Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memenuhi kebutuhan sarana belajar. Alimudin juga menekankan pentingnya validasi data penerima manfaat agar program ini benar-benar menyasar keluarga paling membutuhkan, yaitu kategori Desil 1 dan 2 dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Kita harus pastikan siswa yang diterima benar-benar dari keluarga miskin ekstrem. Jangan sampai program ini disalahgunakan oleh keluarga yang sudah mapan,” ujarnya.
Alimudin mengingatkan agar proses seleksi dilakukan secara ketat dan transparan. Hal itu karena keterbatasan kuota tidak sebanding dengan besarnya jumlah keluarga miskin di Indonesia.
Meski begitu, politisi dari partai yang diketuai oleh Prabowo Subianto ini menyatakan optimismenya terhadap masa depan program tersebut jika dikelola dengan baik. Alimudin berharap kehadiran Sekolah Rakyat tidak sekadar menjadi program simbolik, melainkan solusi konkret bagi mobilitas sosial vertikal anak-anak dari keluarga prasejahtera
“Kalau ada yang ingin kuliah, beri beasiswa. Kalau ingin langsung kerja, bantu fasilitasi lapangan kerja. Harapan kita, lulusan Sekolah Rakyat menjadi insan tangguh dan berguna bagi bangsa,”ujarnya.
