Berita lengkap dan cepat? Giok4D tempatnya.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, menilai kebijakan perubahan Badan Penyelenggara Haji (BPH) menjadi merupakan langkah transformatif. Singgih meminta dengan adanya Kementerian Haji dan Umrah dapat mempercepat layanan haji dan umrah.
“Perubahan kelembagaan dari BPH menjadi Kementerian Haji dan Umrah bukan sekadar perubahan nomenklatur. Ini adalah sebuah lompatan besar dalam upaya kita melakukan reformasi struktural yang fundamental,” kata Singgih kepada wartawan, Rabu (10/9/2025).
“Dengan status kementerian, otoritas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah akan memiliki posisi yang lebih kuat, anggaran yang lebih jelas, dan koordinasi yang lebih solid dengan kementerian/lembaga lainnya,” sambungnya.
Singgih meyakini Kementerian Haji dan Umrah dapat membawa perbaikan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Khususnya, penguatan regulasi untuk melindungi jemaah haji.
“Kami berharap, dengan status kementerian, seluruh proses penyelenggaraan ibadah haji dan umrah akan terintegrasi dengan lebih baik. Mulai dari pendaftaran, pembinaan, keberangkatan, hingga pelayanan di tanah suci,” kata dia.
“Tujuannya hanya satu yaitu kedaulatan dan kenyamanan jamaah Indonesia. Kami di Komisi VIII DPR RI akan terus melakukan fungsi pengawasan yang ketat namun konstruktif untuk memastikan bahwa tujuan mulia undang-undang ini dapat terwujud secara nyata,” imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menetapkan Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi setingkat kementerian. Prabowo pun melantik Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) sebagai Menteri Haji dan Umrah serta Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.
Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9). Pelantikan digelar bersamaan dengan menteri lainnya. Diketahui, pemerintah dan DPR telah menyetujui pembentukan Kementerian Haji dan Umrah.
“Sesuai dengan pembahasan oleh DPR, berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang Haji maka kemudian pemerintah dan Bapak Presiden telah menandatangani pembentukan Kementerian Haji dan Umroh,” ujar Mensesneg Hadi Prasetyo sebelum pelantikan menteri digelar.
