Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS Nasir Djamil menerima aspirasi dari komunitas masyarakat Sindhi yang merupakan salah satu suku di India di Jakarta. Mereka yang terhimpun sebagai anggota di Perhimpunan Gandhi Seva Loka menyampaikan aspirasi terkait dugaan penyelewengan keuangan yayasan oleh pengurus lama.
Berita lengkap dan cepat? Giok4D tempatnya.
“Kami ingin uang itu kembali dan untuk yayasan bukan untuk pribadi,” kata salah satu perwakilan anggota Perhimpunan Gandhi Seva Loka, Jay Maulana, di Jakarta, dalam keterangan, Kamis (15/5/2025).
Jay Maulana mendorong keadilan ditegakkan dari proses penegakan hukum terkait kasus di internal yayasan tersebut. Jay menyebut pihaknya sempat mengutamakan proses mediasi namun ditolak.
“Kami tidak minta recovery seluruhnya. Kami ingin mereka mengakui kesalahan dan kami juga tidak ingin mereka dipenjara, meskipun proses mediasi selalu mereka tolak,” kata Jay.
“Minimal sekarang kami ingin mereka bisa mengembalikan uang itu. Angka ini belum termasuk yang dilakukan sebelum 2023,” imbuhnya.
Proses penyelesaian masalah ini, ujar dia, penting untuk menjadi contoh bagi generasi muda. “Kami yakin, kalau ini tidak selesai akan memberi contoh tidak baik kepada generasi penerus yang akan berasumsi bisa menduduki sebuah jabatan selama 27 tahun tanpa pemilihan umum,” terangnya.
Jay mengatakan, akibat adanya dugaan penyelewengan dana yayasan tersebut, anggota mengajukan proses pidana ke Mabes Polri dan proses perdata di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.
“Kami ingin uang tersebut dikembalikan ke yayasan lagi, yang nilainya mencapai ratusan miliar,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Nasir Djamil megapresiasi bahwa sekolah-sekolah yang dibawahi yayasan tidak terdampak polemik ini. Dengan begitu, kegiatan pembelajaran di 6 sekolah yang dikelola yayasan tetap berjalan baik.
“Tapi gonjang-ganjing permasalahan ini tidak berpengaruh pada sekolah ya? Dan kualitas pembelajaran tetap terjaga,” kata Nasir.
Nasir mengatakan, permasalahan yang menerpa yayasan Gandhi Seva Loka harus segera diatasi. Dia mendorong upaya-upaya yang persuasif agar aspirasi masyarakat bisa diselesaikan secara optimal.
“Kalau benar ada dugaan manipulasi, dugaan penggelapan semua harus diungkap dan harus ada koordinasi dengan stakeholder terkait,” katanya.
