Mahkamah Agung (MA) memerintahkan mantan Perdana Menteri (PM) , yang kini mendekam di penjara, untuk membayar atas penjualan perusahaan telekomunikasi. Jumlah total tunggakan pajak yang harus dibayarkan Thaksin mencapai sekitar 17,6 miliar Baht atau setara Rp 9 triliun.
Tahun 2016 lalu, Thaksin yang terjerat tuduhan korupsi, terjerumus ke dalam kontroversi atas penjualan saham bebas pajak di perusahaannya, Shin Corp. Pada akhir tahun itu, dia digulingkan dari kursi PM Thailand dalam sebuah kudeta militer dan kemudian mengasingkan diri ke luar negeri selama lebih dari satu dekade.
Politisi berpengaruh yang kini berusia 76 tahun, dan masih merupakan salah satu orang terkaya di Thailand, sedang menjalani masa hukuman penjara di Bangkok atas kasus korupsi yang menjeratnya selama dia aktif menjabat PM.
Mahkamah Agung Thailand, seperti dilansir AFP, Selasa (18/11/2025), memutuskan untuk membatalkan putusan pengadilan banding dalam kasus pajak yang menjerat Thaksin tersebut.
Menurut juru bicara Mahkamah Agung Thailand, Suriyan Hongvilai, pembatalan putusan banding itu “memaksa Thaksin untuk mematuhi perintah Departemen Pajak untuk membayar pajak”.
Suriyan tidak menyebut jumlah spesifik pajak yang harus dibayarkan Thaksin, maupun alasan Mahkamah Agung menjatuhkan pembatalan itu.
Beberapa media lokal Thailand melaporkan bahwa Mahkamah Agung memerintahkan Thaksin untuk membayar 17,6 miliar Baht (Rp 9 triliun) sebagai kewajiban pajak dan denda.
Tahun 2017 lalu, pejabat pajak Thailand telah menagih pajak sebesar US$ 500 juta kepada sang mantan PM tersebut. Hal itu sempat membangkitkan kembali perselisihan di pusat keretakan politik Thailand antara politisi populis dan institusi militer.
Kontroversi saat itu berpusat pada apakah Thaksin seharusnya membayar pajak atas penjualan Shin Corp kepada Temasek Holdings Singapura tahun 2006 silam.
Kehebohan atas kesepakatan itu, yang menghasilkan keuntungan tak terduga sebesar US$ 1,9 miliar bagi keluarga Shinawatra, menjadi pemicu perlawanan terhadap pemerintahan Thaksin pada masa itu. Unjuk rasa terjadi di Thailand dan berpuncak pada kudeta militer yang menggulingkan Thaksin dari jabatannya.
Tahun 2017 lalu, pejabat pajak Thailand telah menagih pajak sebesar US$ 500 juta kepada sang mantan PM tersebut. Hal itu sempat membangkitkan kembali perselisihan di pusat keretakan politik Thailand antara politisi populis dan institusi militer.
Kontroversi saat itu berpusat pada apakah Thaksin seharusnya membayar pajak atas penjualan Shin Corp kepada Temasek Holdings Singapura tahun 2006 silam.
Kehebohan atas kesepakatan itu, yang menghasilkan keuntungan tak terduga sebesar US$ 1,9 miliar bagi keluarga Shinawatra, menjadi pemicu perlawanan terhadap pemerintahan Thaksin pada masa itu. Unjuk rasa terjadi di Thailand dan berpuncak pada kudeta militer yang menggulingkan Thaksin dari jabatannya.
