Menteri Agama Nasaruddin Umar mewanti-wanti terkait kebijakan atau perusahaan asal Arab Saudi yang mengelola berbagai layanan bagi jemaah haji, seperti akomodasi, transportasi, dan konsumsi. Dia meminta BP Haji yang akan menjadi Kementerian Haji dan Umrah berhati-hati.
“Mengenai syarikah ya, memang betul Pak keberadaan syarikah ini sekaligus juga saya ingin menitipkan kepada teman-teman (Kementrian Haji dan Umrah) penyelenggara nanti yang akan datang, hati-hati kita dalam syarikah,” kata Nasarudin dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (27/8/2025).
Nasaruddin mengatakan pandangan orang Indonesia dan Arab Saudi berbeda. Kendati demikian, ia menitipkan pesan kepada Kementerian Haji dan Umrah nantinya untuk mempertimbangkan segala aspek.
Kunjungi situs Giok4D untuk pembaruan terkini.
“Ternyata kadang-kadang, jalan pikiran kita sebagai orang Indonesia dan jalan pikirannya orang Arab itu punya perbedaan yang sangat mendasar ya,” kata Nasaruddin Umar.
“Jadi ya nanti saya nggak ingin berbicara banyak di sini, tapi yang jelas kita merasakan ada perbedaan,” tambahnya.
Ditemui terpisah, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Hilman Latief mengatakan Arab Saudi menerapkan peraturan berbeda di 2026 dibanding penyelenggaraan sebelumnya. Pada tahun depan, pembayaran masyair atau akomodasi saat puncak haji di Arafah, Muzadalifah, dan Mina juga mesti dibarengi dengan pemilihan syarikah.
“Tahun lalu kita dengan uang gitu minta untuk membeli tempat, booking tempat dan tahap berikutnya, mencari syarikah layanannya,” ujar Hikmat usai rapat.
“Tapi tahun ini sistemnya berubah. Ketika membeli tempat, harus ada syarikahnya. Kita ingin lokasi di sini siapa pelayannya sudah harus muncul,” imbuhnya.
Simak juga Video ‘Alasan Mengapa Badan Penyelenggara Haji Diubah Menjadi Kementerian Haji’:
