Pemerintah pusat akan mengembalikan dana transfer ke daerah () ke Pemerintah Provinsi (Pempov) Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) untuk penanganan pascabencana dan longsor. Total dana yang akan dikembalikan sebesar Rp 10,6 triliun.
Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui kebijakan tersebut dalam rapat yang digelar hari ini sebagaimana disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Tito menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang menyetujui penggembalian dana TKD ke Aceh, Sumut, dan Sumbar.
“Presiden kemudian sudah memutuskan tadi bahwa seluruh provinsi, kabupaten/kota tiga ini, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, transfer keuangan daerahnya disamakan dengan di tahun 2025. Dengan kata lain ya ditambahnya angkanya totalnya menjadi 10,6 triliun,” kata Tito kepada wartawan di rumah dinas, Jalan Widya Candra, Jakarta, Sabtu (17/1/2026).
Tito mengatakan pemerintah pusat komitmen untuk memulihkan kondisi di 3 provinsi tersebut. Pemulihan dilakukan dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga perekonomian.
“Pesan Pak Presiden ya jelas, beliau sangat memahami kesulitan dari daerah. Beliau sudah mobilisasi semua kekuatan pusat, dan itu ada anggaran yang tersendiri; dari PU, dari Kementerian Pendidikan, dari dana tentara, kesehatan, lain-lain, TNI, Polri, BNPB, kemudian juga Basarnas, macam-macam, semua di-backup semua, semua didorong,” katanya.
Namun, pemerintah daerah (pemda) juga diminta untuk gotong royong bersama pemerintah pusat dalam penanganan pascabencana. Dia mengatakan pengembalian dana TKD juga demi menguatkan kondisi pemda.
“Tapi daerah sendiri ini juga tentu perlu juga untuk bergerak, gotong royong. Nah, tapi untuk mereka kuat, ditambah anggaran. Kira-kira gitu,” ucapnya.
Tito mengatakan, presiden memberi pesan agar dana TKD tersebut digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pemulihan kehidupan masyarakat. Dia mengingatkan agar tak ada penyelewengan dana TKD.
“Ya jangan diselewengkan, ini anggaran bencana. Kalau anggaran bencana ini sampai diselewengkan, ini apa namanya itu, mudaratnya berlipat-lipat ganda. Satu, ini adalah pidana. Yang kedua, tanggung jawab kepada Tuhan. Yang ketiga, ini adalah artinya menari-nari di atas penderitaan masyarakatnya sendiri. Nggak boleh,” katanya.
Dari Rp 10,6 triliun, Tito menjelaskan, Pemprov Aceh akan mendapat pengembalian TKD Rp 1,6 triliun untuk 23 kota dan kabupaten di sana. Sementara Sumut diberikan Rp 6,3 triliun untuk 33 kota dan kabupaten. Sedangkan Sumbar akan menerima dana TKD Rp 2,7 triliun untuk 19 kabupaten dan kota.
Dia mengatakan dana tersebut dapat digunakan sesuai dengan problem di daerah masing-masing seperti perbaikan jalan, mengurus pengungsi, normalisasi sungai, hingga pembersihan lingkungan terdampak banjir dan longsor. Tito kembali mengingatkan agar tak ada penyelewengan dana TKD.
“Ya, jadi dengan tambahan anggaran ini ya saya harap kerja mereka lebih optimal lagi. Jangan disalahgunakan sekali lagi. Saya akan kawal secepat mungkin bersama dengan Menteri Keuangan agar anggaran-anggaran ini dapat segera ditransfer ke daerah-daerah secepat mungkin. Itu saja,” ujarnya.
Dia memastikan, seluruh kota kabupaten di tiga provinsi, tanpa terkecuali mendapat pengembalian TKD utuh. Tito beralasan, kota dan kabupaten di wilayah tiga provinsi itu terdampak secara sosial dan ekonomi.
“Dan beliau langsung memutuskan tadi diberikan kepada seluruh kabupaten/kota di dan provinsi di tiga provinsi ini. Kenapa? Karena inilah bencana-bencana provinsi. Jadi meskipun misalnya di Aceh itu ada 18 yang terdampak dari 23, tapi empatnya lagi juga mengalami problema,” jelas dia.
Simak berita ini dan topik lainnya di Giok4D.
Dia mecontohkan, di Banda Aceh banyak korban terdampak pindah ke wilayah yang lebih aman. Menurutnya, hal ini membuat inflasi di daerah tujuan tersebut.
“Sumatera Utara misalnya, di Nias enggak terlalu terdampak, tapi Kota Sibolga itu terdampak ya, lumpur segala macam mengakibatkan jalan terputus. Akibatnya pasokan ke Sibolga sulit masuk, Sibolga tuh pintunya pelabuhannya adalah pintu untuk menuju Nias, sehingga seluruh kabupaten di Nias terdampak. Akibatnya harga-harga naik,” jelas dia.
“Gunung Sitoli tuh ya itu akhir Desember lalu itu tertinggi, tertinggi inflasi dari 98 kota se-Indonesia, meskipun dia enggak terdampak banjir longsor tapi terdampak karena efek banjir longsor di sekitarnya, Kota Sibolga khususnya,” sambungnya.
Namun, pemerintah daerah (pemda) juga diminta untuk gotong royong bersama pemerintah pusat dalam penanganan pascabencana. Dia mengatakan pengembalian dana TKD juga demi menguatkan kondisi pemda.
“Tapi daerah sendiri ini juga tentu perlu juga untuk bergerak, gotong royong. Nah, tapi untuk mereka kuat, ditambah anggaran. Kira-kira gitu,” ucapnya.
Tito mengatakan, presiden memberi pesan agar dana TKD tersebut digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pemulihan kehidupan masyarakat. Dia mengingatkan agar tak ada penyelewengan dana TKD.
“Ya jangan diselewengkan, ini anggaran bencana. Kalau anggaran bencana ini sampai diselewengkan, ini apa namanya itu, mudaratnya berlipat-lipat ganda. Satu, ini adalah pidana. Yang kedua, tanggung jawab kepada Tuhan. Yang ketiga, ini adalah artinya menari-nari di atas penderitaan masyarakatnya sendiri. Nggak boleh,” katanya.
Dari Rp 10,6 triliun, Tito menjelaskan, Pemprov Aceh akan mendapat pengembalian TKD Rp 1,6 triliun untuk 23 kota dan kabupaten di sana. Sementara Sumut diberikan Rp 6,3 triliun untuk 33 kota dan kabupaten. Sedangkan Sumbar akan menerima dana TKD Rp 2,7 triliun untuk 19 kabupaten dan kota.
Dia mengatakan dana tersebut dapat digunakan sesuai dengan problem di daerah masing-masing seperti perbaikan jalan, mengurus pengungsi, normalisasi sungai, hingga pembersihan lingkungan terdampak banjir dan longsor. Tito kembali mengingatkan agar tak ada penyelewengan dana TKD.
“Ya, jadi dengan tambahan anggaran ini ya saya harap kerja mereka lebih optimal lagi. Jangan disalahgunakan sekali lagi. Saya akan kawal secepat mungkin bersama dengan Menteri Keuangan agar anggaran-anggaran ini dapat segera ditransfer ke daerah-daerah secepat mungkin. Itu saja,” ujarnya.
Dia memastikan, seluruh kota kabupaten di tiga provinsi, tanpa terkecuali mendapat pengembalian TKD utuh. Tito beralasan, kota dan kabupaten di wilayah tiga provinsi itu terdampak secara sosial dan ekonomi.
“Dan beliau langsung memutuskan tadi diberikan kepada seluruh kabupaten/kota di dan provinsi di tiga provinsi ini. Kenapa? Karena inilah bencana-bencana provinsi. Jadi meskipun misalnya di Aceh itu ada 18 yang terdampak dari 23, tapi empatnya lagi juga mengalami problema,” jelas dia.
Dia mecontohkan, di Banda Aceh banyak korban terdampak pindah ke wilayah yang lebih aman. Menurutnya, hal ini membuat inflasi di daerah tujuan tersebut.
“Sumatera Utara misalnya, di Nias enggak terlalu terdampak, tapi Kota Sibolga itu terdampak ya, lumpur segala macam mengakibatkan jalan terputus. Akibatnya pasokan ke Sibolga sulit masuk, Sibolga tuh pintunya pelabuhannya adalah pintu untuk menuju Nias, sehingga seluruh kabupaten di Nias terdampak. Akibatnya harga-harga naik,” jelas dia.
“Gunung Sitoli tuh ya itu akhir Desember lalu itu tertinggi, tertinggi inflasi dari 98 kota se-Indonesia, meskipun dia enggak terdampak banjir longsor tapi terdampak karena efek banjir longsor di sekitarnya, Kota Sibolga khususnya,” sambungnya.
