Menteri dalam Negeri () Tito Karnavian menyebut telah meminta agar tunjangan perumahan yang diterima anggota DPRD dikaji ulang dan dievaluasi. Tito meminta DPRD dan pemerintah daerah mendengar suara masyarakat.
“Saya sudah sampaikan kepada kepala daerah, terutama yang di Jawa, agar koordinasi dengan DPRD mendengar suara publik, dan saya minta untuk kalau itu memang perlu dilakukan evaluasi, lakukan evaluasi,” kata Tito di kompleks Parlemen Senayan, Senin (15/9/2025).
Tito menjelaskan bahwa tunjangan tersebut merupakan aturan lama. Pejabat daerah yang baru, kata dia, jangan disalahkan terkait tunjuangan itu.
“Saya udah ngecek yang daerah-daerah lain. Terutama yang di jawa. Itu pun Karena kebijakan lama, bukan kebijakan baru. Tolong jangan salahkan kepala daerah baru. Kepala daerah baru nggak tahu,” ucapnya.
Ketentuan tunjangan tersebut tertuang lewat PP Nomor 18 tahun 2017. Dimana disebutkan anggota DPRD yang belum mendapat rumah dinas, bisa menerima tunjangan sebagai pengganti.
“Kalau rumah negaranya belum ada diberikan tunjangan perumahan, sehingga akhirnya diberikanlah tunjangan perumahan,” ucap dia.
“Nah kadang-kadang kan tarik-menarik di situ, ada daerah yang menaikkan, oke kita kasih tunjangan perumahan tapi APBD jangan diganggu ya, seperti itu,” tambahnya.
