Penayangan pesan Presiden di bioskop baru-baru ini memicu perdebatan publik. Ada yang menilai langkah ini sebagai inovasi komunikasi, ada pula yang mempertanyakan efektivitasnya karena jumlah penonton bioskop relatif kecil dibandingkan pemirsa televisi atau pengguna media sosial.
Namun jika dilihat dari perspektif kebijakan publik, langkah ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan good governance, khususnya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.
Dalam teori kebijakan publik, komunikasi adalah salah satu pilar penting implementasi kebijakan (Lasswell, 1951). Pemerintah tidak cukup hanya membuat kebijakan; ia harus memastikan kebijakan itu dipahami, diterima, dan diawasi oleh masyarakat.
Penyampaian pesan melalui bioskop adalah bentuk policy instrument yang bersifat informatif dan persuasif–sejajar dengan instrumen lain seperti regulasi dan insentif.
Di Amerika Serikat, Presiden rutin menyampaikan State of the Union Address yang disiarkan di seluruh stasiun televisi dan kini juga diunggah di YouTube, Instagram, dan TikTok Gedung Putih.
Pesannya kemudian dianalisis oleh media, dibahas di sekolah-sekolah, dan menjadi bahan diskusi publik. Dengan cara ini, pemerintah memastikan rakyat tidak hanya tahu arah kebijakan, tetapi juga dapat menilai capaian dan mengawasi janji-janji politik. Keterbukaan informasi adalah bagian dari akuntabilitas, sehingga warga memiliki dasar untuk menuntut pemerintah memenuhi janji politiknya.
Memang benar, penonton bioskop tidak sebanyak audiens televisi atau media sosial. Namun bioskop punya peran strategis karena menjangkau kelas menengah perkotaan yang berperan sebagai opinion leader dan aktif di media sosial.
Segmen ini penting karena mereka sering menjadi penyebar narasi, membentuk percakapan publik, dan mempengaruhi agenda media (agenda-setting).
Selain itu, audiens bioskop adalah captive audience, mereka fokus dan terlibat penuh tanpa distraksi ponsel selama pemutaran. Di Prancis dan Australia, iklan layanan masyarakat sebelum film sudah lama menjadi kanal komunikasi pemerintah.
Secara teori komunikasi kebijakan, hal ini meningkatkan policy uptake-tingkat pemahaman dan penerimaan publik terhadap kebijakan. Dampaknya bukan hanya menjangkau penonton di studio, tetapi juga memicu liputan media dan diskusi daring yang memperluas jangkauan pesan.
Hal yang sama terjadi di Indonesia: tayangan pesan Presiden segera diberitakan media arus utama, diunggah ulang oleh warganet, dan menjadi topik diskusi publik. Dengan kata lain, efek komunikasinya jauh melampaui jumlah kursi bioskop, menciptakan multiplier effect komunikasi.
Dari sudut pandang kebijakan publik, pemerintah harus memastikan equity of access-akses informasi yang merata hingga pelosok. Tantangan berikutnya adalah menjangkau desa dan wilayah yang jauh dari pusat kota. Pemerintah dapat memperluas jangkauan dengan cara:
-Sekolah dan Guru-Menayangkan pesan Presiden saat upacara bendera atau kegiatan sekolah, sehingga siswa dan orang tua langsung mengetahui program pemerintah.
-Tenaga Kesehatan-Puskesmas, posyandu, dan rumah sakit desa dapat menjadi saluran untuk menyebarkan poster dan video edukasi.
-Balai Desa dan Masjid-Pemutaran video saat rapat desa atau pengumuman setelah salat Jumat bisa membantu menyebarkan pesan secara komunal, sebagaimana praktik di Malaysia.
Langkah ini mendukung prinsip partisipasi publik (public participation) dengan membuka ruang tanya jawab dan dialog. Komunikasi menjadi dua arah, sehingga masyarakat merasa dilibatkan dan dapat memberikan feedback yang berharga bagi evaluasi kebijakan.
Komunikasi pemerintah bukan hanya tentang mengumumkan kebijakan, tetapi juga mengajak masyarakat ikut memantau dan mengkritisi.
Transparansi seperti ini memperkuat public trust, mengurangi ruang hoaks, dan mendorong partisipasi warga negara. Secara teoretis, hal ini berkontribusi pada legitimasi kebijakan-penerimaan publik yang lebih tinggi karena masyarakat merasa menjadi bagian dari proses.
Penyampaian capaian pemerintah-baik melalui televisi, media sosial, papan pengumuman desa, maupun layar bioskop-adalah hak publik untuk tahu dan kewajiban pemerintah untuk memberi tahu. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang komunikatif, di mana informasi publik menjadi jembatan antara kebijakan dan rakyat.
Adapun penyampaian pesan-pesan Presiden Prabowo melalui media bioskop sesungguhnya memberikan makna progresivitas atas kemajuan pembangunan selama 10 bulan program prioritas Astacita.
Di tengah tekanan ekonomi global yang kurang kondusif, Presiden Prabowo mampu menjalankan program-prioritas secara gemilang yang memberikan dampak signifikan terhadap kapasitas publik untuk mampu bersaing secara inovatif. Tentunya prestasi dan kesuksesan dalam pencapaian program tersebut perlu disosialisasikan dan dipahami publik sebagai bagian yang tak terpisahkan dari fondasi negara dalam mewujudkan Indonesia Emas 2025.
Trubus Rahardiansah. Pakar kebijakan publik Universitas Trisakti.
Mengapa Bioskop Bisa Efektif?
Strategi Menjangkau Desa dan Wilayah Tertinggal
Related posts:
