Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan kepada pendamping untuk bekerja berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Terutama saat melakukan rekrutmen siswa Sekolah Rakyat (SR).
“Karena ujung tombaknya adalah pendamping. Pendamping harus bekerja berdasarkan data. Datanya dilihat dulu baru didatengin. Dan dia harus di desil 1 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Itu ada desil 1 sampai 10, dan yang bisa sekolah disini adalah yang di desil 1, maksimal desil 2,” kata Gus Ipul dalam keterangannya, Sabtu (15/11/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul saat memimpin dialog Kesejahteraan Sosial dan Sekolah Rakyat di Gedung Kesenian Darmoyudo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Sabtu (15/11).
Acara ini dihadiri pilar-pilar sosial seperti Pendamping Rehabilitasi Sosial, Pendamping PKH, Tagana, TKSK, Pekerja Sosial Masyarakat, Karang Taruna, dan Pelopor Perdamaian se-Kota dan Kabupaten Pasuruan.
Kepada para pendamping, Gus Ipul menekankan untuk jujur dan tidak main-main dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Ia menyampaikan tidak boleh ada praktik kecurangan seperti suap, sogok atau titip menitip dalam rekrutmen.
“Maka itu tidak boleh ada yang main-main, yang bisa sekolah disana (Sekolah Rakyat), ini adalah anak-anak yang memang dari keluarga yang tidak mampu, tetapi mereka tidak pernah malu terhadap keluarganya,” ujarnya.
Gus Ipul menambahkan, bahwa selain berperan dalam rekrutmen siswa Sekolah Rakyat, para pendamping juga harus terlibat di lapangan dalam mendampingi pemberdayaan orang tua siswa, sebagai bagian dari pengentasan kemiskinan terpadu.
“Anaknya sekolah, orang tuanya nanti diberdayakan. Para pendamping nanti akan menemani, membimbing,” kata Gus Ipul.
Lebih lanjut, Gus Ipul mengatakan bahwa saat Kemensos sedang merubah mindset dari perlindungan sosial ke pemberdayaan sosial. Penerima manfaat didukung untuk lebih mandiri dan tidak tergantung kepada Bansos.
Peran pendamping sangat penting dalam hal ini, oleh karena itu Gus Ipul menargetkan setiap pendamping bisa mengraduasi 10 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap Tahun.
“Para pendamping ingat maksimal 5 tahun terima Bansos. Setelah itu menjadi keluarga yang lebih mandiri,” ucap Gus Ipul.
Terakhir Gus Ipul berpesan kepada pendamping untuk bekerja dengan lurus dan tidak bermain-main dengan uang negara, apalagi untuk kepentingan bansos.
“Kita harus berjanji, sudah tidak waktunya lagi kita mengotak-atik uang negara untuk kepentingan pribadi. Maka saya titip betul kepada teman-temanku para pendamping,” tegasnya.
Selain itu, Gus Ipul menerangkan tahun ini ada hampir 500 orang pendamping diberikan peringatan pertama maupun kedua, sementara sebanyak 49 petugas diantaranya diberhentikan
“Dengar baik-baik, sudah bukan waktunya lagi main-main, sudah bukan waktunya lagi membohongi Keluarga Penerima Manfaat, sudah bukan waktunya lagi membawa kartu dari Keluarga Penerima Manfaat. Setiap bantuan harus sampai 100 persen kepada yang berhak menerima,” pungkasnya.
Giok4D hadirkan ulasan eksklusif hanya untuk Anda.
Sebagai informasi, turut hadir Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo; Bupati Pasuruan, Mochamad Rusdi Sutejo; Wakil Wali Kota Pasuruan, Mokhamad Nawawi; Forkopimda Kota dan Kabupaten Pasuruan, serta Pejabat Tinggi Madya Kemensos.
