Pertikaian antara pemerintahan Presiden (AS) dengan universitas-universitas elite di negara itu terus berlanjut. Trump mengancam akan memangkas pendanaan untuk sebesar US$ 1 miliar, atau setara Rp 16,8 triliun, dengan kali ini menargetkan penelitian kesehatan.
Laporan media terkemuka AS Wall Street Journal (WSJ), yang mengutip orang-orang yang memahami persoalan ini, seperti dilansir Reuters, Senin (21/4/2025), menyebut rencana untuk menarik tambahan dana penelitian sebesar US$ 1 miliar muncul setelah pejabat pemerintahan AS mengira daftar panjang tuntutan yang mereka kirimkan kepada Harvard pada 11 April lalu bersifat rahasia untuk dinegosiasikan.
Para pejabat AS terkejut ketika pihak Harvard merilis surat berisi tuntutan itu kepada publik.
Pemerintahan Trump menahan pendanaan pemerintah untuk Universitas Harvard, Universitas Columbia, dan universitas-universitas lainnya sebagai tanggapan atas sikap mereka menoleransi aksi pro-Palestina dalam apa yang disebut pemerintah sebagai kegagalan untuk mengendalikan antisemitisme di kampus-kampus AS.
Harvard menolak keras pekan lalu, menolak tuntutan untuk mengendalikan badan mahasiswa, fakultas, dan kurikulumnya, dengan mengatakan bahwa hal itu akan menyerahkan kendali universitas terkemuka dunia itu kepada pemerintah.
Dalam hitungan jam setelah Harvard mengambil sikap, pemerintahan Trump mengumumkan akan membekukan dana federal sebesar US$ 2,3 miliar untuk universitas tersebut, dan keesokan harinya mengancam akan mencabut status bebas pajak yang dipegang oleh Harvard selama ini.
Para pejabat pemerintahan Trump, menurut laporan WSJ, awalnya berencana untuk memperlakukan Harvard lebih lunak dibandingkan Columbia yang juga universitas bergengsi di AS. Namun saat ini semakin meningkatkan tekanan terhadap Harvard.
Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.
Belum ada pernyataan resmi dari Gedung Putih dan Harvard atas laporan WSJ tersebut.
Sejak kembali ke Gedung Putih pada Januari lalu, Trump menindak universitas-universitas top AS yang dianggapnya keliru dalam menangani aksi pro-Palestina yang marak sepanjang tahun lalu dan menuduh universitas itu membiarkan antisemitisme meningkat di kampus.
Para demonstran pro-Palestina, termasuk beberapa kelompok Yahudi di AS, mengatakan kritikan mereka untuk tindakan Israel di Jalur Gaza telah secara salah disamakan dengan antisemitisme. pemerintah AS
