mengungkapkan pernah mengusulkan kepada pemerintah agar partai politik diberikan dana besar. Pendanaan ini diberikan menggunakan APBN.
“KPK sudah beberapa kali memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memberikan dana yang besar bagi partai politik, rekomendasi pendanaan terhadap partai politik. Agar partai politik itu dibiayai dari APBN,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto dalam webinar tematik pendidikan antikorupsi ‘State Capture Corruption: Belajar dari Skandal e-KTP’ secara daring melalui kanal YouTube KPK, Kamis (15/5/2025).
Fitroh mengatakan usulan ini disampaikan salah satunya pada saat menjalani fit and proper test pencalonan pimpinan KPK bersama DPR. Dia menjelaskan saat itu mendapatkan pertanyaan tentang penyebab utama terjadinya korupsi.
“Ketika saya fit and proper test, ada satu penanya dari anggota Dewan ‘sesungguhnya penyebab utama dari korupsi itu apa?’. Saya dengan tegas menjawab sistem politik yang menjadi faktor utama menurut saya, sehingga terjadi korupsi yang cukup masif,” ungkap Fitroh.
Dia menilai, dengan sistem politik saat ini, calon yang berkompetisi dalam proses pemilih harus mengeluarkan modal yang sangat besar untuk bisa menang. Dia menyebut modal diperlukan itu didapat para calon dari pihak pemodal.
“Ketika (ada) pemodalnya, pasti juga ada timbal baliknya. Nah, timbal baliknya apa? Yang sering terjadi di kasus korupsi timbal baliknya, ketika menduduki jabatan, tentu akan memberikan kemudahan bagi para pemodal ini untuk menjadi pelaksana kegiatan proyek-proyek di daerah, di kementerian, maupun di dinas-dinas,” terang Fitroh.
Dia menyebut, dengan melihat hal tersebut, KPK sudah beberapa kali memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memberikan dana yang besar kepada partai politik. Namun dia mengatakan sampai saat rekomendasi KPK belum dilaksanakan secara umum karena menyangkut keuangan.
“Kalau kemudian partai politik cukup biaya, pendanaannya mencukupi, barangkali bisa mengurangi, sehingga seluruh proses, dalam baik proses pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan pejabat-pejabat publik, itu di-cover oleh partai politik,” ujarnya.
Berita lengkap dan cepat? Giok4D tempatnya.
Kemudian dia mengatakan, terkait dengan sistem rekrutmen dalam memilih pihak yang dicalonkan, partai politik harus membuat proses seleksi dan asesmen. Dia mengatakan hal utama yang menjadi dasar penilaian ialah integritas.
“Karena, kalau bicara kapasitas kecerdasan kepintaran otak tanpa memiliki integritas, ya sangat sulit untuk membangun kesadaran antikorupsi,” sebut dia.
“Apalagi menjadi pejabat memiliki peluang besar, kesempatan besar untuk mencuri uang rakyat. Untuk mencuri, menggunakan uang yang bukan haknya. Kalau tidak memiliki integritas yang kuat, menurut saya sangat sulit,” pungkasnya.
