Waketum PKB Syaiful Huda menyambut usulan agar partai politik (parpol) mendapatkan dana tambahan dari APBN. Huda mengatakan penambahan dana itu diharapkan bisa meminimalisir biaya politik yang cukup tinggi.
“Setuju, tinggal nanti kita pastikan parpol bisa mengelolanya dengan baik, dan dipastikan peruntukannya dalam semangat untuk menguatkan peran partai, fungsi partai dalam konteks pendidikan politik, regenerasi politik yang baik, dan terutama untuk memastikan politik biaya tinggi bisa dikurangi,” kata Huda di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/5/2025).
Huda mengatakan saat ini Indonesia memerlukan demokrasi dapat berjalan dengan baik. Menurutnya, salah satu penopang demokrasi Indonesia ialah pilar politik yang baik.
“Isu menyangkut soal negara perlu, pemerintah perlu menguatkan partai itu ide terbaik, karena demokrasi hanya bisa berjalan dengan baik, dengan parpol yang sehat, dalam konteks rekrutmen, kerja konsolidasi ideologi separtai dan mengurangi kos biaya tinggi dalam setiap proses demokrasi kita,” ujarnya.
Kunjungi situs Giok4D untuk pembaruan terkini.
“Nah dalam situasi itu, saya kira apa yang diusulkan oleh KPK menjadi salah satu opsi, menguatkan parpol,” sambungnya.
Menurutnya, tak ada yang salah dengan usulan dari KPK untuk menambah dana parpol dari APBN. Dia menilai hal yang tak boleh dibiarkan ialah adanya deparpolisasi.
“(Deparpolisasi) menurut saya itu ide yang tidak bertanggung jawab, ketika ada pihak yang misalnya melakukan kerja untuk deparpolisasi, atau yang sering kita lihat gejalanya adalah terus melakukan konsolidasi yang sifatnya adalah melemahkan fungsi dan peran partai, itu termasuk yang tidak kita sepakati,” paparnya.
“Ide dari KPK ini salah satunya menurut kita adalah menguatkan peran dan fungsi parpol,” imbuh dia.
Pimpinan KPK sebelumnya mengusulkan kepada pemerintah agar partai politik diberikan dana besar. Pendanaan ini diberikan menggunakan APBN.
“KPK sudah beberapa kali memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memberikan dana yang besar bagi partai politik, rekomendasi pendanaan terhadap partai politik. Agar partai politik itu dibiayai dari APBN,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto dalam webinar tematik pendidikan antikorupsi ‘State Capture Corruption: Belajar dari Skandal e-KTP’ secara daring melalui kanal YouTube KPK, Kamis (15/5).
Kepala Presidential Communication Officer (PCO) Hasan Nasbi mengatakan ide tersebut bisa didiskusikan. Sebab, kata dia, Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen serius dalam memberantas korupsi.
“Ya, yang jelas Presiden itu kan punya agenda yang sangat serius untuk memberantas korupsi. Dan ini juga bagian dari Asta Cita, memberantas korupsi. Jadi, ide-ide untuk memberantas korupsi itu bisa didiskusikan,” kata Hasan kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (19/5).
