Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan menggelar aksi unjuk rasa yang diberi nama aksi 2025 di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat (Jakpus), hari ini. Polisi menyiagakan 1.489 personel untuk mengawal demo tersebut.
“Melibatkan 1.489 personel gabungan,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro kepada wartawan, Senin (28/7/2025).
Personel tersebut akan disebar ke sejumlah titik strategis untuk membantu pengamanan serta menjaga kelancaran arus lalu lintas. Dia meminta massa aksi untuk mengikuti aturan dan tidak merusak fasilitas umum.
“Kami mengimbau kepada para orator agar tidak memprovokasi massa untuk melakukan tindakan anarkis. Sampaikan pendapat dengan santun, tidak merusak fasilitas umum, tidak membakar ban bekas, tidak melawan petugas keamanan, dan taat pada aturan yang berlaku,” ujarnya.
Dia menjamin seluruh personel pengamanan tidak membawa senjata api. Dia mengatakan jajarannya akan bertindak sesuai prosedur.
“Petugas keamanan akan bertindak tegas untuk menjalankan tugas. Kami siap menjaga keamanan dan ketertiban, namun tetap mengedepankan profesionalisme dan sikap persuasif di lapangan,” ujarnya.
Kordinator Pusat BEM SI Muzammil Ihsan mengatakan aksi akan digelar pukul 14.00 WIB nanti. Dia mengatakan ada 11 tuntutan yang akan disuarakan.
Massa menyatakan menolak pengaburan dan politisasi penulisan sejarah, meminta peninjauan pasal bermasalah, dan meminta pemerintah transparan dalam menyampaikan perjanjian bilateral.
“Mendesak lakukan audit menyeluruh terhadap izin pertambangan, penegakan jaminan partisipasi adat dalam pengelolaan sumber daya, alokasikan keuntungan yang adil bagi masyarakat yang terdampak serta tindak tegas pelaksanaan illegal mining (penambangan ilegal) di berbagai wilayah di Indonesia,” kata Muzammil.
Mereka juga mendesak pemerintah segera membatalkan pembangunan lima batalion baru di Aceh, mendesak pembatalan pembangunan pengadilan militer dan fasilitas lainnya di lingkungan Universitas Riau dan meminta pencabutan UU TNI yang baru.
“Menuntut DPR, pemerintah, dan aparat untuk memberikan kebebasan dan transparansi dari kawan-kawan kita yang masih dalam status tersangka untuk diberi status kebebasan,” jelasnya.
Mereka juga menolak bentuk aktivitas yang mempromosikan perilaku LGBT di seluruh sektor kehidupan sosial, menolak segala bentuk praktik dwifungsi jabatan hingga mendesak pemerintah dan DPR untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset.
Dia menjamin seluruh personel pengamanan tidak membawa senjata api. Dia mengatakan jajarannya akan bertindak sesuai prosedur.
“Petugas keamanan akan bertindak tegas untuk menjalankan tugas. Kami siap menjaga keamanan dan ketertiban, namun tetap mengedepankan profesionalisme dan sikap persuasif di lapangan,” ujarnya.
Kordinator Pusat BEM SI Muzammil Ihsan mengatakan aksi akan digelar pukul 14.00 WIB nanti. Dia mengatakan ada 11 tuntutan yang akan disuarakan.
Massa menyatakan menolak pengaburan dan politisasi penulisan sejarah, meminta peninjauan pasal bermasalah, dan meminta pemerintah transparan dalam menyampaikan perjanjian bilateral.
“Mendesak lakukan audit menyeluruh terhadap izin pertambangan, penegakan jaminan partisipasi adat dalam pengelolaan sumber daya, alokasikan keuntungan yang adil bagi masyarakat yang terdampak serta tindak tegas pelaksanaan illegal mining (penambangan ilegal) di berbagai wilayah di Indonesia,” kata Muzammil.
Mereka juga mendesak pemerintah segera membatalkan pembangunan lima batalion baru di Aceh, mendesak pembatalan pembangunan pengadilan militer dan fasilitas lainnya di lingkungan Universitas Riau dan meminta pencabutan UU TNI yang baru.
“Menuntut DPR, pemerintah, dan aparat untuk memberikan kebebasan dan transparansi dari kawan-kawan kita yang masih dalam status tersangka untuk diberi status kebebasan,” jelasnya.
Mereka juga menolak bentuk aktivitas yang mempromosikan perilaku LGBT di seluruh sektor kehidupan sosial, menolak segala bentuk praktik dwifungsi jabatan hingga mendesak pemerintah dan DPR untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset.
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
