Gubernur DKI Jakarta bakal mengubah pola realisasi belanja daerah agar serapan anggaran tidak lagi menumpuk di akhir tahun. Ia menegaskan proses lelang proyek bisa dimulai sejak November atau Desember, sehingga pelaksanaan kegiatan bisa berjalan lebih cepat di awal tahun.
“Pengalaman di pemerintah pusat, di Kementerian PUPR itu lelang boleh dimulai bulan November-Desember. Maka saya memberikan izin hal yang sama dilakukan di DKI Jakarta,” kata Pramono di Velodrome, Jakarta Timur, Kamis (23/10/2025).
Dengan pola tersebut, pelaksanaan kegiatan bisa dimulai sejak Januari atau Februari, bukan baru bergulir pertengahan tahun. Menurut Pramono, langkah ini diambil untuk memperbaiki pola lama di mana proyek baru berjalan di penghujung tahun dan menyebabkan penumpukan belanja pada Desember.
“Kalau lelang baru dimulai Maret atau April, pelaksanaannya baru Oktober-November. Akibatnya uang menumpuk di Desember, seperti yang kemarin disampaikan Pak Menteri Keuangan (Purbaya),” ujarnya.
Sebelumnya, Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga kuartal III-2025 dinilai masih lambat. Imbasnya, sebanyak 15 pemerintah daerah (Pemda) mempunyai simpanan dana daerah tertinggi di perbankan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut total dana daerah yang mengendap mencapai Rp 234 triliun di bank. Padahal pemerintah pusat telah menyalurkan anggaran ke daerah dengan cepat.
“Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang Pemda yang nganggur di bank sampai Rp 234 triliun. Jadi jelas, ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi,” ujar Purbaya dalam rapat pengendalian inflasi tahun 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (20/10).
