Presiden Emmanuel Macron mengumumkan bahwa Prancis secara resmi mengakui negara Palestina. Ia menyatakan dukungannya terhadap “perdamaian antara rakyat Israel dan Palestina.”
Macron menyampaikan hal ini saat membuka Sidang Umum PBB di New York pada hari Senin (22/09).
“Waktunya untuk perdamaian telah tiba karena kita hampir kehilangan kesempatan untuk meraihnya,” kata Macron dalam pidatonya.
“Waktunya telah tiba untuk membebaskan 48 sandera yang ditahan oleh Hamas. Waktunya telah tiba untuk menghentikan perang, pengeboman di Gaza, pembantaian, dan pengungsian,” tambahnya.
Macron menjelaskan bahwa pembebasan para sandera yang ditangkap Hamas dalam serangan 7 Oktober 2023 ke Israel akan menjadi syarat sebelum Prancis membuka kedutaan untuk negara Palestina.
Pengakuan Prancis terhadap negara Palestina terjadi sehari setelah Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal mengambil langkah serupa.
Israel kini menghadapi tekanan internasional yang semakin besar terkait perang di Gaza.
Otoritas Palestina di Ramallah menyambut baik keputusan Prancis.
“Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat menyambut baik pengakuan negara Palestina oleh Republik Prancis dan menganggapnya sebagai keputusan bersejarah dan berani, sejalan dengan hukum internasional dan resolusi PBB, serta mendukung upaya yang sedang berlangsung untuk mencapai perdamaian dan mewujudkan solusi dua negara,” ungkap Kementerian Luar Negeri Palestina di Ramallah.
Presiden Palestina Mahmud Abbas, yang tidak bisa hadir di New York karena visanya ditolak oleh pemerintahan Trump, menyampaikan apresiasinya melalui sebuah video.
“Kami menyerukan kepada negara-negara yang belum mengakui Palestina untuk segera mengikuti langkah ini,” seru Mahmud Abbas dalam rekaman tersebut.
Selain Prancis, Abbas juga berterima kasih kepada Inggris, Kanada, Portugal, dan negara-negara Barat lainnya yang baru saja mengakui Palestina.
Otoritas Palestina berbasis di Ramallah, Tepi Barat yang diduduki Israel. Lembaga ini menjalankan administrasi otonom di sebagian wilayah tersebut, sekaligus terlibat dalam upaya diplomatik untuk mendapatkan pengakuan internasional atas negara Palestina.
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menilai bahwa pengakuan negara Palestina oleh negara-negara Barat sama saja dengan memberi hadiah kepada kelompok militan Hamas atas serangannya ke Israel.
“Terus terang, ia (Donald Trump) menganggap ini sebagai hadiah bagi Hamas. Menurutnya, keputusan-keputusan ini hanyalah omong kosong tanpa aksi nyata dari teman dan sekutu kita,” kata Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt dalam konferensi pers.
Trump dijadwalkan menyampaikan pidato perdananya pada Sidang Umum PBB hari Selasa (23/09). Ia diperkirakan akan menyinggung soal Palestina serta mengkritik lembaga multilateral yang dianggap telah merusak tatanan dunia.
“Presiden juga akan menyinggung bagaimana institusi globalis telah secara signifikan merusak tatanan dunia, dan ia akan menyampaikan visi yang lugas serta konstruktif bagi dunia,” ujarnya.
Selain itu, Trump akan menggelar pertemuan multilateral dengan sejumlah negara Islam, termasuk Qatar, Arab Saudi, Indonesia, Turki, Pakistan, Mesir, Uni Emirat Arab, dan Yordania.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Ausirio Sangga Ndolu dan Muhammad Hanafi
Editor: Hani Anggraini
